Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Pengamat, Ini Alasan Mengapa Ma'ruf Tampil "di Luar Ekspektasi" Saat Debat Ketiga

Kompas.com - 18/03/2019, 22:58 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Para Syndicate, Ari Nurcahyo, menilai penggunaan diksi oleh calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin selaras dalam program pemerintahan Joko Widodo saat ini dan rencana di pemerintahan ke depan jika terpilih di Pilpres 2019.

Menurutnya, diksi yang diucapkan Ma'ruf variatif. Hal itu terlihat lewat elaborasi pemaparan soal program baru untuk pemerintahan ke depan.

"Kata-kata, seperti dilanjutkan, ditingkatkan, disempurnakan, dan diperbaiki, kerap diucapkan Ma'ruf saat menjelaskan programnya dengan Jokowi. Penggunaan diksi tersebut tepat dengan dilatari pencapaian kinerja Jokowi-JK," ujar Ari di kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Maruf Amin: Insya Allah, Saya Akan Datang Lagi Sebagai Wakil Presiden

 

Ari menambahkan, dengan penggunaan diksi yang tepat oleh Ma'ruf, penjelasan yang ia paparkan menjadi runut dan tidak monoton.

Tak pelak, lanjutnya, banyak yang menilai performa Ma'ruf melebihi ekspektasi.

"Diksinya bagus, variatif, banyak kata dan istilah yang tidak terduga," ungkapnya kemudian.

Ari mencontohkan, penggunaan diksi yang tepat oleh Ma'ruf bisa dilihat saat dirinya menjelaskan tiga kartu program baru, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja.

Baca juga: TKN: Secara Fisik Maruf Tak Muda, Tapi Gagasannya Visioner

Dalam debat pada konteks tiga kartu tersebut, Ma'ruf menyatakan, jika dirinya dan Jokowi menang di Pilpres 2019, keduanya akan melanjutkan kerja-kerja yang telah dilaksanakan sebelumnya.

"Kami bertekad memperbesar manfaat dan maslahat program yang sudah ada sekarang ini," ujar Ma'ruf di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Kompas TV Usai melakukan debat ketiga, cawapres nomor urut 01, Ma&#39;ruf Amin, mengatakan bahwa pihak oposisi biasa untuk melakukan kritisi. Ia bersama capres 01, Joko Widodo, akan meneruskan<em> Basic Capital </em>Modal yang sudah diterapkan, membesarkan, dan memaksimalkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=#DebatCawapres2019">#DebatCawapres2019</a> <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=#MarufAmin">#MarufAmin</a> <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=#SandiagaUno">#SandiagaUno</a>
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com