Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Publik Tak Percaya Isu Jokowi PKI, Antek Asing, Anti-Islam

Kompas.com - 18/03/2019, 08:45 WIB
Abba Gabrillin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas responden tidak termakan isu-isu negatif tentang calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Survei menunjukkan, mayoritas publik tak percaya isu Jokowi terlibat PKI, antek asing dan anti-Islam.

"Opini-opini negatif tentang latar belakang Jokowi dan tindakan-tindakannya yang sering muncul di media massa, terutama media sosial, sejauh ini hanya diyakini oleh relatif sedikit warga," ujar Direktur SMRC Djayadi Hanan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Jokowi-Maruf 57,6 Persen, Prabowo-Sandiaga 31,8 Persen

Survei ini dilakukan pada 24 Februari-5 Maret 2019, dengan proses wawancara tatap muka kepada 2.479 responden.

Pertama, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut: "Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat, Presiden Jokowi adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau setidaknya terkait dengan PKI?"

Hasilnya, sebanyak 73 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 6 persen yang menyatakan setuju. Sementara, 22 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Survei SMRC: Masyarakat Alami Perbaikan Ekonomi dalam Setahun Terakhir

Berikutnya, peneliti mengajukan pertanyaan, "Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat Presiden Jokowi adalah kaki tangan Negara Republik Rakyat China (RRC)?".

Hasilnya, sebanyak 69 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 10 persen yang menyatakan setuju. Sementara, 21 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Ketiga, peneliti mengajukan pertanyaan, "Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat Presiden Jokowi anti-Islam atau umat Islam?".

Baca juga: Survei Internal BPN Prabowo-Sandiaga Unggul, Begini Cara Surveinya

Survei menunjukkan, sebanyak 76 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 6 persen yang menyatakan setuju. Sementara, 18 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

"Yang yakin dengan opini negatif yang tak berdasar fakta (fake news), trendnya relatif stabil dan rata-rata di kisaran 6 persen," kata Djayadi.

Survei ini melibatkan 2.479 responden yang merupakan warga negara Indonesia dan telah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.

Populasi itu dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling.

Adapun, margin of error survei ini sebesar lebih kurang 2 persen, pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

SMRC melakukan survei nasional 3-4 kali dalam setahun. Pendanaan survei berasal dari dana corporate social responsibility (CSR) SMRC. Survei pada Februari 2019 ini adalah bagian dari survei tahunan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com