Ketum PPP Kena OTT, PSI Anggap Bukti Tak Ada Tebang Pilih di Era Jokowi

Kompas.com - 15/03/2019, 12:52 WIB
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Terjaringnya Ketua Umum PPP Romahurmuziy oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bukti tidak ada tebang pilih kasus yang terjadi di rezim saat ini.

Demikian dikatakan Juru Bicara Bidang Hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest melalui pesan singkat, Jumat (15/3/2019).

"Kasus ini menunjukan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi telah berjalan baik di negeri ini. Jauh dari kata tebang pilih seperti yang dituduhkan ke Pak Jokowi," ujar Ernest.

"Tidak ada perlindungan hukum yang dilakukan Pak Jokowi kepada siapa pun yang bermasalah secara hukum," ujarnya.

Baca juga: Ketua KPK Benarkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy Terjaring OTT

Ia bahkan meyakini Presiden Jokowi kini mendorong agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional di dalam menangani kasus yang menjerat Romahurmuziy.

Meski demikian, mantan staf Basuki Tjahaja Purnama ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa KPK belum menetapkan status apa pun terhadap Romahurmuziy.

Ia pun meminta publik juga menghormati asas praduga tidak bersalah atas Romahurmuziy.

Baca juga: Ketum PPP Romahurmuziy Ditangkap di Kanwil Kementerian Agama Sidoarjo

Ernest menambahkan, kasus yang saat ini menimpa Romahurmuziy menunjukkan bahwa pidato Ketua Umum PSI Grace Natalie benar.

"Bahwa komitmen soal pemberantasan korupsi di tubuh partai politik ini sangat lemah," ujar Ernest.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya membenarkan, penyidiknya menjaring Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam OTT, Jumat siang. Agus belum mau mengungkap siapa saja selain Romahurmuziy yang diciduk.

Ia berjanji, KPK akan menentukan status pihak-pihak yang terjaring OTT itu dalam waktu 1 x 24 jam.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

Nasional
Ini Kata MA soal Larangan Wartawan Mengambil Gambar Saat Sidang

Ini Kata MA soal Larangan Wartawan Mengambil Gambar Saat Sidang

Nasional
Dicecar soal Salah Ketik Omnibus Law Cipta Kerja, Yasonna: Dimasukkan ke DIM Saja

Dicecar soal Salah Ketik Omnibus Law Cipta Kerja, Yasonna: Dimasukkan ke DIM Saja

Nasional
Berkat Bunyi Toa, Warga Cipinang Melayu Lebih Siap Hadapi Banjir

Berkat Bunyi Toa, Warga Cipinang Melayu Lebih Siap Hadapi Banjir

Nasional
Hujan Sejak Dini Hari, RSCM Sempat Terendam Banjir

Hujan Sejak Dini Hari, RSCM Sempat Terendam Banjir

Nasional
Belum Ada Respons Pemerintah soal Outbreak Corona di Korsel, Anggota DPR: Pemerintah Hadapi Situasi Tak Mudah

Belum Ada Respons Pemerintah soal Outbreak Corona di Korsel, Anggota DPR: Pemerintah Hadapi Situasi Tak Mudah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X