MA Diharap Bijaksana Tangani PK Narapidana Kasus Korupsi

Kompas.com - 13/03/2019, 17:15 WIB
Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRGedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berharap Mahkamah Agung ( MA) bijaksana dalam menangani Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan para narapidana kasus korupsi.

Menurut Fickar, para pemohon sering mencari peruntungan dengan memanfaatkan bukti-bukti yang sudah diajukan di pengadilan, sebagai novum atau keadaan baru saat mengajukan PK.

Hal itu disampaikan Fickar dalam diskusi yang diadakan di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Baca juga: KPK Dukung KPU Coret Caleg Mantan Narapidana Korupsi


"Menjadi tidak masuk akal kalau nanti ada PK masih memakai bukti-bukti yang pernah diajukan di pengadilan. Novum di sini bukan bukti baru loh, tapi keadaan baru, karena itu dia tidak mengakomodir bukti-bukti yang pernah dikeluarkan para pihak, itu tidak dianggap baru lagi," kata Fickar.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar HadjarKOMPAS.com/JESSI CARINA Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar
Selain keadaan baru, kata Fickar, PK juga bisa diajukan apabila dalam putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, tetapi dasar keadaan dan alasan yang dinyatakan terbukti itu ternyata bertentangan satu sama lain.

Kemudian, putusan memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

"Yang dimanfaatkan pemohon PK adalah dua, kekeliruan atau keadaan baru. Mestinya PK itu betul-betul selektif. Mahkamah Agung harus ketat menyeleksi itu. Misalnya, bener enggak ada keadaan baru? Kalau enggak ada keadaan baru saya kira, ya, harus ditolak," ujar dia.

Hal senada juga disampaikan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. Sepanjang 2018, ada 26 narapidana kasus korupsi yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

"Mereka mengemukakan kembali bukti yang sebenarnya sudah diungkap baik di persidangan tingkat pertama, tingkat kedua atau pun kasasi. Nah itu kita sudah mafhum bahwa itu bukan dikategorikan novum baru sebenarnya," ujar Kurnia.

Hampir sebagian besar yang mengajukan PK secara kebetulan waktunya terjadi setelah pensiunnya Artidjo Alkostar sebagai hakim agung pada Mei 2018.

"ICW mencatat sejak 2009 sampai ia pensiun, ada 10 narapidana korupsi yang ditolak permohonan PK-nya. Atas dasar itu, maka menjadi mudah membangun teori kausalitas atas tindakan narapidana yang mengajukan PK saat ini," kata dia.

Kurnia memandang, banyaknya pengajuan PK juga dikarenakan sosok pengganti Artidjo, yaitu Suhadi. Menurut dia, Suhadi memiliki rekam jejak yang tidak terlalu baik.

"Pak Suhadi yang menjadi Ketua Kamar Pidana MA saat ini yang kita tahu punya rekam jejak yang tidak terlalu baik ketika menyidangkan perkara korupsi. Kita masih ingat dia membebaskan terpidana kasus korupsi BLBI Sudjiono Timan," kata dia.

Baca juga: Sepanjang 2018, ICW Catat 26 Narapidana Kasus Korupsi Ajukan PK

Padahal, lanjut Kurnia, saat mengajukan PK, Sudjiono berstatus buron. Saat itu, PK diajukan oleh istrinya sendiri.

"Dan akhirnya memutus bebas, padahal sudah ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 yang melarang terpidana kasus korupsi mengajukan PK untuk diwakilkan," ujar dia.

Oleh karena itu, Kurnia berharap MA bersikap objektif dan imparsial dalam menangani PK narapidana kasus korupsi. Hal itu dinilai penting demi menjaga kepercayaan publik.

"Komisi Yudisial juga tahun lalu sudah mengingatkan Mahkamah Agung agar bisa memutuskan sidang itu secara objektif, imparsial dan tanpa ada tekanan dari siapapun," pungkasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X