Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: Kami Tak Pernah Minta Agum Gumelar Bicara soal Pemecatan Prabowo

Kompas.com - 12/03/2019, 16:59 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menegaskan, Agum Gumelar bukan bagian dari TKN.

Oleh karena itu, pernyataan Agum yang beredar lewat video soal pemecatan Prabowo Subianto sebagai anggota TNI bukan bagian dari strategi TKN.

"Pak Agum kan tidak merupakan bagian dari TKN. Jadi apa yang disampaikan ke Pak Agum sebagai mantan petinggi ABRI, TNI," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

"TKN tidak pernah meminta beliau untuk bicara seperti itu atau menyampaikan apapun yang sifatnya negatif terkait dengan Pak Prabowo, itu tidak ada sama sekali dari TKN," tambah dia.

Baca juga: BPN Tanggapi Video Pernyataan Agum Gumelar soal Pemecatan Prabowo

Namun bagi TKN Jokowi-Ma'ruf, pernyataan Agum dalam video tersebut bisa menjadi pertimbangan masyarakat untuk memilih pemimpin. Masyarakat bisa menimbang pilihannya dengan melihat rekam jejak calon pemimpin.

"Agar memilih pemimpinnya itu dengan melihat semuanya lah ya, dengan melihat rekam jejak juga," kata Arsul.

Meski tidak masuk dalam susunan TKN, Agum Gumelar pernah mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: TKN Klaim Jokowi-Maruf Unggul 22 Persen Dibanding Prabowo-Sandiaga

Agum membentuk kelompok relawan bernama Relawan Bravo Cijantung yang berisi anak-anak purnawirawan TNI.

Dalam video yang viral di media sosial, Agum kembali bercerita soal isu pemecatan Prabowo dari TNI.

Agum menjelaskan tentang dirinya yang pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Pada saat itu, DKP ini turut memeriksa dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Prabowo Subianto.

Baca juga: Prabowo: Sambutan Masyarakat Cianjur Luar Biasa, Ini Aroma Kemenangan Rakyat

Agum mengatakan DKP menyatakan Prabowo telah melakukan pelanggaran HAM berat dan memutuskan pemecatannya.

Salah satu anggota DKP lainnya saat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjadi ketua umum Partai Demokrat yang mengusung Prabowo.

Sekretaris Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hanafi Rais mengatakan, isu pemecatan Prabowo bagaikan "hidangan basi" yang tidak perlu disuguhkan kembali.

"Kalau mau menyuguhkan hidangan pada masyarakat, berilah hidangan yang segar. Jangan yang basi, kalau yang basi nanti malah muntah," ujar Hanafi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Hanafi juga mengibaratkan isu ini bagaikan lagu lama yang diputar kembali. Menurut dia, isu ini seharusnya sudah selesai.

Apalagi, Prabowo juga pernah digandeng Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai cawapresnya pada Pemilu 2009.

"Kalau memang itu masalahnya, Pak Prabowo juga dulu pernah jadi cawapreanya Bu Megawati. Jadi sebenarnya sudah enggak ada masalah lagi soal itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com