Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Lembaga Survei Tidak Kredibel Dicuekin Saja

Kompas.com - 09/03/2019, 14:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asya'ari, meminta perusahaan media massa tidak meliput hasil lembaga survei yang tidak kredibel.

"Lembaga survei kayak begitu (tidak kredibel) dicuekin saja. Enggak usahlah ditanggapi. Media tidak usah ikut-ikutan memublikasikan," ujar Hasyim dalam acara diskusi publik di Menteng, Jakarta, Sabtu (9/3/2019).

"Kalau seperti itu kan mereka berpikir, ini sudah bikin kontroversi, enggak ada juga yang memperhatikan. Pusing juga kan," lanjutnya.

Baca juga: Sandiaga: Kami Tak Pernah Percaya Survei Eksternal

Pihak yang membayar hasil survei itu demi kepentingan mereka, lanjut Hasyim, juga pasti merasa usahanya untuk memengaruhi persepsi publik tak terwujud.

"Nanti orang yang bayar juga berpikir, elu sudah gua bayar mahal-mahal, disuruh bikin kontroversi malah enggak muncul juga di media," ujar Hasyim.

Ia melanjutkan, lembaga survei memiliki peran penting terhadap proses pemilu. Pasalnya, lembaga survei membantu meneruskan informasi tentang hasil pemilu.

Baca juga: Unggul di Berbagai Survei, TKN Jokowi-Maruf Klaim Punya yang Lebih Spesifik

Namun, itu hanya terjadi apabila lembaga survei kredibel dalam kinerjanya. Sementara lembaga survei yang tidak kredibel tentu tidak memikirkan metode kinerja.

Bagi mereka, yang terpenting adalah memenuhi pesanan sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat bukanlah kenyataannya.

Hasyim sekaligus mendorong wadah kode etik lembaga survei untuk melawan geliat lembaga survei abal-abal yang tak kredibel.

"Karena dialah (lembaga kode etik) lembaga survei yang bisa menilainya. Salah satunya misalnya persepi. Meski (lembaga survei tidak kredibel) bukan anggota asosiasi bisa memberi gambaran umum," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com