KPU: Lembaga Survei Tidak Kredibel Dicuekin Saja

Kompas.com - 09/03/2019, 14:08 WIB
Anggota Komisioner KPU Hasyim Asyari diwawancara usai KPU Goes to Campus di Gedung Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Sumedang, Jabar, Jumat (1/3/2019). AAM AMINILLAH/KOMPAS.com KOMPAS.com/AAM AMINULLAHAnggota Komisioner KPU Hasyim Asyari diwawancara usai KPU Goes to Campus di Gedung Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Sumedang, Jabar, Jumat (1/3/2019). AAM AMINILLAH/KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asya'ari, meminta perusahaan media massa tidak meliput hasil lembaga survei yang tidak kredibel.

"Lembaga survei kayak begitu (tidak kredibel) dicuekin saja. Enggak usahlah ditanggapi. Media tidak usah ikut-ikutan memublikasikan," ujar Hasyim dalam acara diskusi publik di Menteng, Jakarta, Sabtu (9/3/2019).

"Kalau seperti itu kan mereka berpikir, ini sudah bikin kontroversi, enggak ada juga yang memperhatikan. Pusing juga kan," lanjutnya.

Baca juga: Sandiaga: Kami Tak Pernah Percaya Survei Eksternal

Pihak yang membayar hasil survei itu demi kepentingan mereka, lanjut Hasyim, juga pasti merasa usahanya untuk memengaruhi persepsi publik tak terwujud.

"Nanti orang yang bayar juga berpikir, elu sudah gua bayar mahal-mahal, disuruh bikin kontroversi malah enggak muncul juga di media," ujar Hasyim.

Ia melanjutkan, lembaga survei memiliki peran penting terhadap proses pemilu. Pasalnya, lembaga survei membantu meneruskan informasi tentang hasil pemilu.

Baca juga: Unggul di Berbagai Survei, TKN Jokowi-Maruf Klaim Punya yang Lebih Spesifik

Namun, itu hanya terjadi apabila lembaga survei kredibel dalam kinerjanya. Sementara lembaga survei yang tidak kredibel tentu tidak memikirkan metode kinerja.

Bagi mereka, yang terpenting adalah memenuhi pesanan sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat bukanlah kenyataannya.

Hasyim sekaligus mendorong wadah kode etik lembaga survei untuk melawan geliat lembaga survei abal-abal yang tak kredibel.

"Karena dialah (lembaga kode etik) lembaga survei yang bisa menilainya. Salah satunya misalnya persepi. Meski (lembaga survei tidak kredibel) bukan anggota asosiasi bisa memberi gambaran umum," ujarnya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Nasional
Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Nasional
Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Nasional
Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Nasional
1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

Nasional
Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Nasional
Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Nasional
Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Nasional
Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Nasional
Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Nasional
Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Nasional
UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

Nasional
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Nasional
UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X