KPU: Lembaga Survei Tidak Kredibel Dicuekin Saja

Kompas.com - 09/03/2019, 14:08 WIB
Anggota Komisioner KPU Hasyim Asyari diwawancara usai KPU Goes to Campus di Gedung Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Sumedang, Jabar, Jumat (1/3/2019). AAM AMINILLAH/KOMPAS.comKOMPAS.com/AAM AMINULLAH Anggota Komisioner KPU Hasyim Asyari diwawancara usai KPU Goes to Campus di Gedung Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Sumedang, Jabar, Jumat (1/3/2019). AAM AMINILLAH/KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asya'ari, meminta perusahaan media massa tidak meliput hasil lembaga survei yang tidak kredibel.

"Lembaga survei kayak begitu (tidak kredibel) dicuekin saja. Enggak usahlah ditanggapi. Media tidak usah ikut-ikutan memublikasikan," ujar Hasyim dalam acara diskusi publik di Menteng, Jakarta, Sabtu (9/3/2019).

"Kalau seperti itu kan mereka berpikir, ini sudah bikin kontroversi, enggak ada juga yang memperhatikan. Pusing juga kan," lanjutnya.

Baca juga: Sandiaga: Kami Tak Pernah Percaya Survei Eksternal


Pihak yang membayar hasil survei itu demi kepentingan mereka, lanjut Hasyim, juga pasti merasa usahanya untuk memengaruhi persepsi publik tak terwujud.

"Nanti orang yang bayar juga berpikir, elu sudah gua bayar mahal-mahal, disuruh bikin kontroversi malah enggak muncul juga di media," ujar Hasyim.

Ia melanjutkan, lembaga survei memiliki peran penting terhadap proses pemilu. Pasalnya, lembaga survei membantu meneruskan informasi tentang hasil pemilu.

Baca juga: Unggul di Berbagai Survei, TKN Jokowi-Maruf Klaim Punya yang Lebih Spesifik

Namun, itu hanya terjadi apabila lembaga survei kredibel dalam kinerjanya. Sementara lembaga survei yang tidak kredibel tentu tidak memikirkan metode kinerja.

Bagi mereka, yang terpenting adalah memenuhi pesanan sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat bukanlah kenyataannya.

Hasyim sekaligus mendorong wadah kode etik lembaga survei untuk melawan geliat lembaga survei abal-abal yang tak kredibel.

"Karena dialah (lembaga kode etik) lembaga survei yang bisa menilainya. Salah satunya misalnya persepi. Meski (lembaga survei tidak kredibel) bukan anggota asosiasi bisa memberi gambaran umum," ujarnya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Nasional
 Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Nasional
Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Nasional
Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Nasional
Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Nasional
Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Nasional
Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Nasional
Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Nasional
Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Nasional
Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Nasional
Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X