Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Kasus Andi Arief, Sandiaga Minta Banyak Pihak Tak Saling Menyalahkan

Kompas.com - 05/03/2019, 12:53 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno meminta berbagai pihak untuk tidak saling menyalahkan terkait kasus narkoba yang menjerat Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief.

Andi Arief ditangkap tim dari Mabes Polri di salah satu kamar di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta, Minggu (3/3/2019) malam. Setelah dilakukan tes urin, Andi Arief positif menggunakan sabu.

Sandiaga mengaku prihatin atas tertangkapnya Andi Arief dan mendoakan yang terbaik bagi politisi Partai Demokrat itu.

“Jadi mari kita gunakan kesempatan ini untuk tidak saling menyalahkan tetapi ikut prihatin kepada situasi ini dan mendoakan yang terbaik. Kita berdoa yang terbaik untuk Andi Arief,” ujar Sandiaga seperti dikutip dari siaran pers tim media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Selasa (5/3/2019).

Baca juga: Sandiaga: Kita Berdoa yang Terbaik untuk Andi Arief

Menurut Sandiaga, kasus Andi Arief harus digunakan sebagai momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk memerangi peredaran narkoba secara total.

Sebab ia menilai bahwa peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan.

Narkoba telah menjadi ancaman, bukan hanya bagi di kalangan menengah tapi juga seluruh kalangan masyarakat

“Prabowo-Sandi melihat bahwa narkoba itu ancaman yang merusak sendi-sendi kebangsaan kita. Kita lihat banyak sekali di Amerika Latin yang menjadi Narco-State, di mana narkoba ini sudah menjadi ancaman yang datangnya bukan dari kelas menengah ke bawah, tapi juga menengah ke atas, sehingga dari segala golongan,” kata Sandiaga.

“Kita juga ingin semua aparat, masyarakat, pemerintah, dunia usaha untuk perang total, all out untuk memastikan peredaran dan penggunaan narkoba ini bisa kita hapuskan dari Indonesia,” ucap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai Andi Arief merupakan korban dari kegagalan pemerintah memberantas peredaran narkoba.

"Andi Arief cuma jadi Korban kegagalan Pemerintah Joko Widodo dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia," kata Arief lewat pesan singkat, Senin (4/3/2019).

Tanpa menunjukkan data, Arief menyebut bahwa peredaran narkoba makin meningkat pada pemerintahan Jokowi. Hal itu makin mengancam generasi di Indonesia.

Arief pun meminta kasus yang menjerat Andi ini tak perlu dipolitisasi.

"Yang pasti Andi Arief itu korban dan mungkin pengkomsumsi narkoba maka Andi Arief harus segera di rehabilitasi saja," kata dia.

Secara terpisah, Juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, heran dengan pernyataan Arief Poyuono yang menyalahkan Presiden Jokowi atas penangkapan Andi Arief.

Baca juga: Fadli Zon Yakin Kasus Andi Arief Tak Pengaruhi Elektabilitas Prabowo-Sandiaga

Ace mengatakan, justru dengan ditangkapnya Andi Arief, pemerintah Jokowi bersikap tak pandang bulu. Siapa pun yang terlibat narkoba harus diadili.

"Pak Arief Poyuono sedang tidak mengigau kan? Kok Andi Arief yang mengonsumsi narkoba, Pak Jokowi yang disalahkan. Andi Arief yang bersalah, Pak Jokowi yang disalahkan," kata Ace dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/3/2019).

"Harusnya Pak Arief Puyuono yang ngaca diri. Bagaimana kubu Prabowo mau memberantas narkoba, lha wong tim andalannya yang suka menyerang Pak Jokowi malah digerebek kasus narkoba," ucap dia.

Kompas TV Dalam penggerebekan di kamar sebuah hotel di Jakarta Barat pada Minggu malam tim direktorat tindak pidana empat Mabes Polri tidak menemukan barang bukti sabu yang dikonsumsi oleh #AndiArief. Dari penggerebekan, polisi menyita barang bukti #alatisapsabu dari kamar Andi Arief, sementara barang bukti sabu yang dikonsumsi oleh politisi #PartaiDemokrat itu tidak ditemukan.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com