Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Anggaran, Prabowo Sempat Tak Setuju Penyelenggaraan Asian Games 2018

Kompas.com - 01/03/2019, 11:30 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku sempat tak setuju dengan penyelenggaraan Asian Games 2018 atas alasan untuk menghemat anggaran negara.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat berpidato di depan ratusan tenaga kesehatan dalam acara dialog silaturahim bersama komunitas kesehatan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

Awalnya, Prabowo berjanji akan mengatasi kebocoran anggaran negara dan melakukan penghenatan jika menerima mandat untuk menjadi pemimpin negara.

Baca juga: Kelakar Prabowo Saat Bandingkan Tenaga Kesehatan dan Tentara...

Kemudian, ia menyatakan ketidaksetujuannya saat Indonesia hendak menjadi tuan rumah Asian Games.

"Saya termasuk yang kurang setuju dengan kita menyelenggarakan Asian Games," ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, Vietnam, yang saat itu mendapat giliran untuk menyelenggarakan Asian Games, telah menyatakan menolak.

Menurut dia, Vietnam memilih untuk mengalihkan anggaran ke sektor perekonomian, kesehatan, dan pertanian.

Baca juga: Prabowo: Banyak Orang Tidak Suka dengan Saya

"Vietnam menolak karena dia mau fokus untuk ekonominya. Dia fokus untuk rumah sakit, untuk pertanian," kata Prabowo.

Kendati demikian, ia akhirnya mendukung keputusan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya sumbangan medali emas dari cabang pencak silat.

Seperti diketahui Prabowo juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI).

"Kita alhamdulillah menyumbang medali emas yang terbanyak untuk Asian Games," katanya.

Keputusan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018 diambil pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Badan Eksekutif Dewan Olimpiade Asia (OCA) menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Pernyataan ini dikeluarkan di Incheon, Korea Selatan, Jumat (19/9/2014).

Ketua Inasgoc Erick Thohir sebelumnya menyatakan, pelaksanaan Asian Games 2018 menghemat anggaran sebesar Rp 2,8 triliun.

Awalnya pemerintah menganggarkan Rp 8,7 triliun untuk menyelenggarakan Asian Games. Namun, di tengah persiapan ternyata panitia memperoleh pemasukan dari sponsor dalam jumlah cukup besar.

Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah mengatakan, Indonesia telah mencapai tiga kesuksesan dalam penyelenggaraan Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang. Kesuksesan tersebut ialah terkait sarana dan prasarana, penyelenggaraan, dan prestasi.

Baca juga: Tiga Kesuksesan Indonesia di Asian Games 2018 Menurut Wapres Kalla

Menurut Wapres, dalam hal sarana dan prasarana, Pemerintah Indonesia berhasil menggenjot pembangunan arena pertandingan dan jalur transportasi kereta api ringan (light rail transit) di Jakarta, Palembang, dan Jawa Barat.

Sementara itu, dari segi prestasi, Wapres Kalla mengatakan, untuk pertama kali Indonesia mencetak sejarah dengan prestasi tertinggi dan berada di urutan empat besar sejak pelaksanaan Asian Games pertama di India 1951.

"Ini adalah capaian prestasi tertinggi Indonesia dalam sejarah keikutsertaan di Asian Games, dari peringkat ke-17 pada Asian Games ke-17 dengan empat medali emas di Incheon, Korea Selatan, naik ke peringkat keempat dengan 31 medali emas di Jakarta kali ini," kata Ketua Dewan Pengarah Inasgoc tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com