Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Walhi Dorong Pemerintah Padamkan Kebakaran Hutan di Riau

Kompas.com - 22/02/2019, 16:36 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendorong pemerintah menuntaskan kebakaran di Riau. Pemerintah diminta bergerak cepat agar kebakaran tak meluas.

Selain itu, Walhi juga meminta korporasi untuk bertanggung jawab terhadap lahan konsesi yang terbakar, baik disengaja atau karena pengaruh alam.

"Pemerintah juga harus tegas kepada semua korporasi yang secara tren di lokasi konsesinya terdapat titik api dan terjadi kebakaran. Tegas dalam artian, ketika terjadi kebakaran di suatu konsesi, maka yang harus bertanggung jawab adalah pemilik konsesi, terlepas karena di sengaja atau karena pengaruh alam," kata Juru Kampanye Nasional Walhi Edo Rakhman di Jakarta, Jumat (22/2/2019), seperti ditulis Antara.

Baca juga: Antisipasi Asap Kebakaran Lahan, Warga Riau Diimbau Kurangi Aktivitas di Luar Rumah

Untuk langkah antisipatif terhadap kebakaran hutan, Edo mengatakan seharusnya pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap izin-izin penguasaan konsesi, khususnya di lahan gambut.

Sebagaimana amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2018, lanjut Edo, konsesi bagi korporasi yang tak bisa mengelola lahan dengan baik dan menyebabkan kebakaran harus dikurangi. gambut.

"Dan logikanya secara bisnis, setiap tahun mereka (korporasi) akan membuka lahan untuk melakukan penanaman," ujarnya.

Sebelumnya, tim Satuan Tugas Gabungan dan Manggala Agni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjibaku memadamkan api yang membakar hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau dan Sumatera Utara (Sumut) akibat El Nino lemah.

Baca juga: BMKG Beri Peringatan Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan, Khususnya Riau

Laporan terakhir dari kegiatan aksi lapangan diketahui bahwa di Provinsi Sumut sudah tidak terpantau kejadian karhutla.

Hal ini dikonfirmasi Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Raffles B Panjaitan yang mengacu pada hasil laporan harian oleh Manggala Agni Daops Pematangsiantar, Daops Sibolangit dan Daops Labuhanbatu. 

 

Wilayah Provinsi Riau menurut pantauan patroli udara menggunakan pesawat Heli Bell 412 PK-DAS juga sudah aman dari kebakaran hutan dan lahan, titik api sudah tidak terpantau di Talang Mandau, Bukit Batu, dan Giam Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis.

Kompas TV Presiden Joko Widodo meralat pernyataannya di debat pilpres soal data kebakaran hutan. Jokowi menyebut kebakaran hutan masih ada namun jumlahnya menurun signifikan. Sementara itu kebakaran hutan di Provinsi Riau makin meluas pemerintah menyatakan status kebakaran sudah masuk ke siaga darurat. Bagaimana data sebenarnya soal kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir? Dan apakah upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan sudah maksimal? Untuk membahasnya sudah hadir Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruandha Agung Sugardman dan Koordinator Kampanye Walhi Edo Rahman.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com