Walhi Dorong Pemerintah Padamkan Kebakaran Hutan di Riau

Selain itu, Walhi juga meminta korporasi untuk bertanggung jawab terhadap lahan konsesi yang terbakar, baik disengaja atau karena pengaruh alam.

"Pemerintah juga harus tegas kepada semua korporasi yang secara tren di lokasi konsesinya terdapat titik api dan terjadi kebakaran. Tegas dalam artian, ketika terjadi kebakaran di suatu konsesi, maka yang harus bertanggung jawab adalah pemilik konsesi, terlepas karena di sengaja atau karena pengaruh alam," kata Juru Kampanye Nasional Walhi Edo Rakhman di Jakarta, Jumat (22/2/2019), seperti ditulis Antara.

Untuk langkah antisipatif terhadap kebakaran hutan, Edo mengatakan seharusnya pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap izin-izin penguasaan konsesi, khususnya di lahan gambut.

Sebagaimana amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2018, lanjut Edo, konsesi bagi korporasi yang tak bisa mengelola lahan dengan baik dan menyebabkan kebakaran harus dikurangi. gambut.

"Dan logikanya secara bisnis, setiap tahun mereka (korporasi) akan membuka lahan untuk melakukan penanaman," ujarnya.

Sebelumnya, tim Satuan Tugas Gabungan dan Manggala Agni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjibaku memadamkan api yang membakar hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau dan Sumatera Utara (Sumut) akibat El Nino lemah.

Laporan terakhir dari kegiatan aksi lapangan diketahui bahwa di Provinsi Sumut sudah tidak terpantau kejadian karhutla.

Hal ini dikonfirmasi Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Raffles B Panjaitan yang mengacu pada hasil laporan harian oleh Manggala Agni Daops Pematangsiantar, Daops Sibolangit dan Daops Labuhanbatu. 

Wilayah Provinsi Riau menurut pantauan patroli udara menggunakan pesawat Heli Bell 412 PK-DAS juga sudah aman dari kebakaran hutan dan lahan, titik api sudah tidak terpantau di Talang Mandau, Bukit Batu, dan Giam Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis.