Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Para Gubernur, Wapres Bandingkan Pembangunan MRT dengan Negara Lain

Kompas.com - 21/02/2019, 13:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

PADANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membandingkan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Indonesia dengan negara lain.

Ia mengatakan, Indonesia ketinggalan jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah membangun MRT lebih dulu.

"Kita banyak ketinggalan, karena itu banyak kemajuan yang harus kita majukan. Kemarin sama-sama saya bersama Gubernur DKI mencoba MRT. MRT itu dibangun di Jepang sudah 80 tahun. Di bangun di Inggris sudah lebih 150 tahun," ujar Kalla dalam sambutannya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019).

Baca juga: Kalla Sebut Penentuan Tarif MRT Harus Dicari Jalan Tengah

"Dibangun di Moskow sudah lebih dari 100 tahun. Dibangun di India 10 tahun yang lalu sudah mencapai 300 kilometer. Kita baru 16 kilometer (di Jakarta) kita bangga luar biasa," ujar Kalla lagi.

Karena itu, kata Kalla, Indonesia perlu menargetkan terbangunnya 200 kilometer jalur MRT selama 10 tahun ke depan untuk mengejar ketertinggalan tersebut

"Karena itulah maka kita harus mencapai 200 kilometer dalam waktu 10 tahun. Itu contoh bagaimana melayani masyarakat secara baik," ujar Kalla.

Namun, ia mengingatkan masing-masing provinsi memiliki perbedaan masalah yang dialami sehingga solusi dalam bidang transportasi bisa berbeda pula.

"Karena permasalahan masing-masing provinsi berbeda-beda. Ada masalahnya jalan. Masalahnya jalan umum. Karena itulah maka bersama-sama kita, pusat dan wakil pusat di daerah juga harus bersama-sama," lanjut Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com