Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Akan Kurangi Jumlah Massa Pendukung yang Hadir dalam Debat Pilpres

Kompas.com - 20/02/2019, 15:20 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengurangi jumlah tamu undangan debat pilpres, khususnya massa pendukung kedua kandidat.

Rencana itu berangkat dari usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang menilai massa pendukung pada debat kedua terlalu banyak.

Pengurangan jumlah pendukung diharapkan dapat menciptakan suasana debat yang lebih tenang dan nyaman. Peserta pun diharapkan dapat lebih fokus.

"Jumlah pendukung diusulkan nanti dikurangi, nanti jumlahnya ya kurang lebih 50-an saja dari masing-masing pasangan calon," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).

Baca juga: Perludem Anggap Pertanyaan Panelis Bantu Debat Berjalan Sesuai Substansi

Menegaskan pernyataan Arief, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut, pengurangan jumlah massa pendukung untuk menjaga ketertiban debat.

"Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka KPU merekomendasikan audiens dikurangi jumlahnya," ujar Wahyu.

Namun demikian, rencana itu masih dalam pembahasan. Harus ada persetujuan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenai usulan tersebut.

Keputusan mengenai rencana tersebut baru akan diambil dalam rapat persiapan debat ketiga.

"KPU sendiri setuju dengan jumlah pengurangan itu sebagaimana yang diusulkan Bawaslu," kata Arief.

Baca juga: Polemik yang Tersisa dari Debat Kedua...

Sebanyak 600 tamu undangan hadir menyaksikan langsung jalannya debat kedua pilpres, Minggu (17/2/2019).

Jumlah itu terdiri dari 320 undangan KPU, 140 undangan kubu Jokowi dan 140 undangan kubu Prabowo.

Tamu undangan KPU merupakan kalangan akademisi dan profesional yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tema debat kedua. Sementara tamu undangan kandidat adalah tim kampanye, elite parpol, hingga politisi pendukung.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat evaluasi pelaksanaan debat calon presiden putaran kedua, Rabu (20/2). Evaluasi menjadi masukan bagi KPU untuk menyelenggarakan debat berikutnya. Rapat evaluasi melibatkan Badan Pengawas Pemilu, media penyelenggara debat, dan tim kampanye kedua pasangan calon. Selain evaluasi, rapat juga membahas sejumlah persiapan dan masukan publikuntuk pelaksanaan debat capres berikutnya. Debat capres ketiga akan dilaksanakan pada 17 Maret mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com