Polemik yang Tersisa dari Debat Kedua...

Kompas.com - 20/02/2019, 09:53 WIB
Lokasi debat kedua capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINLokasi debat kedua capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang berlangsung pada Minggu (17/2/2019), menyisakan polemik di antara kedua kubu pasangan calon.

Polemik itu muncul dari pernyataan-pernyataan kedua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, yang menuai beragam respons di masyarakat hingga berujung pada pelaporan sejumlah pihak ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pernyataan yang menuai polemik tersebut yaitu tentang penggunaan data yang keliru dan dugaan serangan terhadap pribadi Prabowo oleh Jokowi, tudingan menggunakan alat bantu komunikasi kepada Jokowi, hingga pertanyaan mengenai unicorn, istilah untuk startup bervaluasi lebih dari 1 miliar dolar AS, yang dianggap di luar konteks.

Penggunaan data yang keliru dan dugaan serangan terhadap pribadi Prabowo pun direspons dengan melaporkan Jokowi ke Bawaslu.

Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Kepemilikan Lahan Prabowo, Ini Kata Kalla

Hingga kini, ada dua laporan yang diberikan ke Bawaslu, yaitu dari Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) dan Koalisi Masyarakat Anti Hoaks.

TAIB menuding Jokowi menyerang pribadi Prabowo melalui pernyataan yang menyebut kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.

Dalam debat, Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah sebesar 120.000 hektar.

Prabowo mengakui data tersebut. Ia mengatakan status tanah tersebut merupakan Hak Guna Usaha (HGU) yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Anti Hoaks juga melaporkan Jokowi ke Bawaslu atas dugaan menyampaikan kebohongan publik saat debat.

Kuasa hukum koalisi, Eggi Sudjana menjelaskan, kebohongan publik yang dijadikan sebagai barang bukti adalah mengenai pernyataan Jokowi, di antaranya tentang impor jagung, infrastruktur internet, dan kebakaran hutan.

Baca juga: Debat Capres, Lahan Prabowo, dan Reforma Agraria

Dalam debat, Jokowi mengungkapkan tahun 2018 pemerintah mengimpor jagung sebanyak 180.000 ton.

"Padahal data sahih menunjukkan impor jagung semester 1 saja 331.000 ton dan total impor jagung tahun 2018 sebesar 737. 228 ton," ujar Eggi di Kantor Bawaslu, Selasa (19/2/2019).

Selain itu, ia menilai, Jokowi diduga menyampaikan kebohongan lewat pernyataanya mengenai infrastruktur internet jaringan 4G yang sudah 100 persen di Indonesia bagian barat, tengah, dan 90 persen di timur.

"Padahal data menunjukkan kurang dari 20 persen kabupaten dan kota bisa mengakses sinyal 4G. Itu data dari mana?" papar Eggi.

Ketiga, lanjut Eggi, soal kebakaran hutan. Jokowi menyatakan sejak 2015 tidak pernah terjadi kebakaran hutan, namun faktanya tahun 2016-2018 telah terjadi kebakaran lebih dari 30.000 hektara lahan hutan.

Hingga saat ini, kedua laporan tersebut masih dalam tahap proses penyelidikan.

Bawaslu belum dapat memastikan apakah pertanyaan yang dilemparkan Jokowi termasuk serangan pribadi atau tidak dan kekeliruan data yang diduga kebohongan publik.

Selanjutnya, bagaimana respons kedua kubu atas dinamika debat kedua?

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Nasional
Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Nasional
Menkominfo Ingatkan Pentingnya 'Security System Data' di Pilkada

Menkominfo Ingatkan Pentingnya "Security System Data" di Pilkada

Nasional
Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Nasional
Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Nasional
Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Nasional
UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

Nasional
[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

Nasional
Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Nasional
KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Nasional
Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X