Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Penampilan Jokowi dan Prabowo pada Debat Pertama dan Kedua Menurut Pengamat

Kompas.com - 20/02/2019, 06:46 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai, ada perbedaan penampilan dari kedua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, saat debat pertama dan debat kedua Pilpres 2019.

Debat kedua berlangsung pada 17 Februari 2019.

Ari menjelaskan, pada debat pertama, menurut dia, kedua capres tampak sama-sama memiliki beban.

Untuk Jokowi, kinerja pemerintahanya bersama Jusuf Kalla dalam bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) tidak terlalu mendapatkan kesan positif di masyarakat.

Baca juga: [POPULER NASIONAL] Jokowi Komentari Pelaporan ke Bawaslu | Viral Video Ricuh Saat Break Debat Kedua

"Capain pemerintah Pak Jokowi memang agak lemah, agak kurang di bidang hukum dan HAM. Banyak catatan masyarakat sipil terkait hal itu sehingga ada unsur tidak percaya diri," ujar Ari ketika dihubungi via telepon, Selasa (19/2/2019).

Sementara, Prabowo dinilainya terlihat kurang percaya diri karena memiliki rekam jejak masa lalu terkait masalah HAM.

"Jadi, masing-masing tersandera. Jokowi karena kinerja pemerintahanya, sedangkan Prabowo pada rekam jejak masa lalunya. Akibatnya, mereka tidak percaya diri, tidak tampil lepas, tidak tampil orisinil atau otentik," kata Ari.

Pada debat kedua, Jokowi dan Prabowo dianggap tampil lebih percaya diri.

Baca juga: Menurut Kalla, Jokowi Lebih Menguasai Debat Kedua

Jokowi melontarkan sejumlah kinerja pemerintahannya terkait infrastruktur, pangan, sumber daya alam (SDA), energi, dan lingkungan hidup.

"Tampil percaya diri dengan program dan catatan prestasi serta klaim-klaim keberhasilan kebijakannya," ujar Ari.

Adapun, Prabowo, menurut Ari, juga tampil percaya diri dengan memiliki kesempatan atau celah mengkritisi kekurangan pemerintah seperti polemik utang, impor, dan jalan tol.

Namun, Ari menilai, Prabowo yang mengapresiasi kinerjua Jokowi, seharusnya memaparkan kebijakan yang akan dilakukannya ketika memimpin.

"Yang disayangkan jangan hanya berhenti di apresiasi saja, harus ada counter argumentasi dengan data dan strategi yang detail," kata Ari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com