Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Banyak Sampaikan Data yang Keliru di Debat Kedua

Kompas.com - 18/02/2019, 07:28 WIB
Christoforus Ristianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai calon presiden petahana Joko Widodo terlalu banyak menyebutkan data yang keliru dalam debat kedua Pilpres 2019.

"Dalam debat capres kedua ini, Jokowi sebagai petahana sangat banyak menyebutkan data. Namun setelah debat usai, sejumlah media yang melakukan fact check, ditemukan banyak data yang keliru," ujar Ubedilah kepada Kompas.com , Senin (19/2/2019).

Ubedilah mencontohkan, Jokowi mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini tidak ada kebakaran hutan. Namun, berdasarkan sumber Direktorat PKHL Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan (2018) menyebutkan bahwa pada tahun 2016 terdapat kebakaran hutan seluas 14.604,84 hektare.

Baca juga: CEK FAKTA: Jokowi Klaim Tak Ada Kebakaran Hutan dan Lahan 3 Tahun Terakhir

"Pada tahun 2017 terdapat kebakaran hutan seluas 11.127,49 hektar, dan pada tahun 2018 terdapat kebakaran hutan seluas 4.666,39 hektare," ucapnya.

Dalam pemaparan visi dan misi, Jokowi mengaku selama tiga tahun tidak pernah ada kebakaran hutan dan kebakaran gambut.

"Kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi dan ini sudah bisa kita atasi. Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan, hutan, kebakaran lahan gambut dan itu adalah kerja keras kita semuanya," kata Jokowi.

"Dan kami ingin mengurangi sampah di sungai dan laut," ungkapnya.

Baca juga: CEK FAKTA: Jokowi Sebut Gelontorkan Dana Desa Rp 187 Triliun dalam 3 Tahun

Data keliru, seperti diungkapkan Ubedilah, juga ditemukan ketika Jokowi mengatakan bahwa tahun 2014 kita masih impor jagung sebesar 3,5 juta ton dan tahun 2018 hanya impor 180.000 ton.

"Saya sampaikan terima kasih pada petani jagung. Pada 2014, kita impor 3,5 juta ton jagung. Pada, 2018 hanya impor 180.000 ton jagung, artinya ada produksi 3,3 juta ton," ucap Jokowi.

Padahal, tutur Ubedilah, faktanya berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 disebutkan bahwa Indonesia mengimpor Jagung mencapai 737.220 ton jagung.

Menurutnya, kekeliruan data yang disampaikan Jokowi bisa menjadi "pukulan balik" dari Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo menilai Jokowi telah menggunakan data yang bohong.

"Jika pukulan balik Prabowo ini dilakukan, bisa saja menggerus elektoral Jokowi," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com