Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pakar BPN Akui Prabowo Tak Bisa Langsung Stop Impor jika Menang Pilpres

Kompas.com - 15/02/2019, 16:59 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Beti Nurbaiti, mengakui bahwa Prabowo-Sandi tak akan bisa langsung menyetop impor pangan meski telah memenangi Pilpres 2019. Menurut dia, butuh waktu dan proses untuk bisa mewujudkan swasembada pangan.

"Kami tidak bisa mengatakan bahwa nanti kalau terpilih langsung semua impor tidak ada," kata Beti dalam diskusi yang digelar di Media Center Prabowo-Sandi di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Politisi Partai Gerindra ini mengakui, ketua umumnya pernah berjanji tidak akan impor apa pun jika mendapat mandat sebagai presiden. Namun, menurut dia, yang dimaksud Prabowo hanya berlaku bagi pangan yang stoknya melimpah dan bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri.

"Misalnya, garam, kedelai, itu sudah bisa, kenapa tidak berani stop impor. Sapi, unggas, itu kita bisa langsung stop impor," katanya.

Baca juga: Jika Terpilih, Prabowo Janji Hentikan Impor yang Rugikan Petani dan Nelayan

Namun, jika memang stok pangan tidak cukup, pemerintah harus mencari solusi dan melakukan langkah-langkah terlebih dahulu untuk mengatasi hal tersebut.

Misalnya, gandum, ia mengakui stok yang ada tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, bisa dilakukan diversifikasi pangan dengan mengganti gandum dengan sukun atau ubi ungu.

Ia meyakini hal ini bisa dilakukan, tetapi membutuhkan proses.

"Ini sudah ada penelitiannya mengganti gandum dengan sukun dan ubi ungu, hanya baru pilot project, belum dibuat skala nasional. Inilah yang akan didorong oleh Prabowo-Sandi," kata lulusan Institut Pertanian Bogor ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com