Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Klaim Jokowi-Ma'ruf Unggul di Jawa Barat

Kompas.com - 14/02/2019, 14:19 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengklaim elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di Jawa Barat sudah mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno per hari ini atau Kamis (14/2/2019).

Namun demikian, selisih keunggulan pasangan nomor urut 01 itu relatif ketat.

"02 dan 01 bersaing ketat dan Alhamdulillah per hari ini unggul, unggul 51 persen," kata Cak Imin melalui keterangan tertulis, Kamis.

Cak Imin menyampaikannya dalam acara Hari Lahir ke-93 Nahdlatul Ulama di Lapangan Prawitasari, Cianjur. Dia kemudian mengklaim bahwa hampir semua warga NU mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menginstruksikan para kader dan relawan PKB untuk terus mengampanyekan Jokowi-Ma'ruf. Mereka diminta bergerak secara door to door.

"Kita gerakan semua untuk kemenangan 01," kata dia.

Baca juga: Cak Imin: Hasil Survei, 98 Persen Warga NU Pilih Jokowi-Maruf

Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin juga hadir dalam kegiatan itu. Ma'ruf juga mengungkapkan keinginannya untuk menang di Jawa Barat. Dia tidak ingin Jokowi kembali kalah di Jawa Barat seperti yang terjadi di Pemilihan Presiden 2014.

"Yang penting menang, menangnya itu bisa 60 bisa 70 (persen), yang penting menang. Jangan sampai kalah, kan dulu Jawa Barat kalah, sekarang Insya Allah menang," ujar Ma'ruf.

Kompas TV Menurut Muchdi, Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto, tidak keberatan dengan pilihan politiknya mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01, Jokowi-Maruf Amin.<br /> <br /> Muchdi Purwoprandjono yang menjabat Wakil Ketua Umum Partai Berkarya juga menyatakan partainya tidak spesifik mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01 atau 02. Sementara, dukungannya kepada Jokowi-Maruf Amin merupakan pilihan pribadi dan bukan sikap resmi partai.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com