Periksa Tiga Anggota DPR, KPK Konfirmasi Prosedur Pengajuan DAK Kebumen pada APBN-P 2016

Kompas.com - 12/02/2019, 21:37 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah memeriksa tiga anggota DPR terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Mereka adalah Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir, dan dua anggota DPR bernama Ahmad Riski Sadig dan Said Abdullah.

Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

"Ketiga saksi dikonfirmasi terkait proses dan prosedur pengajuan anggaran, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen 2016," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Baca juga: Kasus DAK Kebumen, KPK Panggil Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan

Selain itu, penyidik juga mendalami posisi dan pengetahuan ketiga saksi pada saat bertugas di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Menurut dia, pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan secara terpisah.

"Karena memang ada pengetahuan dan peran masing-masing pada saat itu yang kami dalami secara terpisah, baik pada proses penganggaran ataupun apakah pernah ada pembahasan terkait dengan DAK secara umum atau DAK untuk Kebumen misalnya," kata dia.

Sementara itu, dua saksi yang diketahui menghadiri pemeriksaan, irit bicara seusai diperiksa.

Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir mengaku hanya dimintai keterangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan Tahun 2016.

"Saya dimintai keterangan tentang penganggaran APBN-P 2016. Sudah itu aja. Pertanyaaannya cuma 7," kata dia.

Baca juga: Sistematisnya Kasus Dugaan Korupsi di Kabupaten Kebumen yang Menjerat Taufik Kurniawan

Ia enggan menjawab lebih lanjut berbagai hal terkait materi pemeriksaan dalam kasus ini.

Sementara itu, anggota DPR Ahmad Riski Sadig mengaku pemeriksaannya hari ini hanya untuk melengkapi materi pemeriksaan sebelumnya.

"Lengkapin yang kemarin saja. Saya kan cuma penambahan. Ditanya tiga pertanyaan. Sama aja, soal Kebumen," kata Riski.

Menurut Riski, usulan DAK Kabupaten Kebumen merupakan usulan pemerintah. Ia mengaku, tak ada pembahasan khusus di DPR terkait alokasi DAK untuk daerah tertentu.

"Kita enggak pernah membahas khusus. Kita enggak membahas khusus daerah per daerah, hanya general secara utuh parameter daerah," ujar dia.

Dalam kasus ini, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Taufik diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.

Setelah M Yahya Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen, ia diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk Taufik.

Saat itu terdapat rencana alokasi DAK senilai Rp 100 miliar. Diduga fee untuk kepengurusan anggaran DAK ini adalah sebesar 5 persen dari total anggaran.

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar. Taufik diduga menerima sekitar Rp 3,65 miliar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Plt dan Pjs Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada, Mendagri Siap Beri Sanksi

Plt dan Pjs Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada, Mendagri Siap Beri Sanksi

Nasional
WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas dalam Baku Tembak di Filipina

WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas dalam Baku Tembak di Filipina

Nasional
Hukuman Anas Dikurangi MA, KPK: Biar Masyarakat yang Menilai

Hukuman Anas Dikurangi MA, KPK: Biar Masyarakat yang Menilai

Nasional
Menlu ASEAN Bertemu Inggris, Menlu RI sampaikan Poin-poin Ini

Menlu ASEAN Bertemu Inggris, Menlu RI sampaikan Poin-poin Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jengkelnya Kapolri kepada Oknum Polisi di Sultra | Pedagang ke Jokowi : Corona Itu Setan, Pak

[POPULER NASIONAL] Jengkelnya Kapolri kepada Oknum Polisi di Sultra | Pedagang ke Jokowi : Corona Itu Setan, Pak

Nasional
Ketua Satgas PEN: Kesehatan yang Utama, Ekonomi Menyusul

Ketua Satgas PEN: Kesehatan yang Utama, Ekonomi Menyusul

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih di Bawah 30 Persen, Berikut Rinciannya...

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih di Bawah 30 Persen, Berikut Rinciannya...

Nasional
Bio Farma Sebut Tak Ditemukan Efek Samping dari Sukarelawan Vaksin Covid-19

Bio Farma Sebut Tak Ditemukan Efek Samping dari Sukarelawan Vaksin Covid-19

Nasional
Tim Riset Skrining 1.447 Sukarelawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Tim Riset Skrining 1.447 Sukarelawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Amien Rais Akan Umumkan Nama Parpol Baru, Bukan PAN Reformasi

Amien Rais Akan Umumkan Nama Parpol Baru, Bukan PAN Reformasi

Nasional
Wamenkeu Sebut 96 Keluarga Nakes Gugur Sudah Terima Santunan Rp 300 Juta

Wamenkeu Sebut 96 Keluarga Nakes Gugur Sudah Terima Santunan Rp 300 Juta

Nasional
Berkas Perkara Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya Dilimpahkan ke JPU

Berkas Perkara Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya Dilimpahkan ke JPU

Nasional
Lebih dari 2.000 Bencana Terjadi hingga Akhir September 2020

Lebih dari 2.000 Bencana Terjadi hingga Akhir September 2020

Nasional
Kemenpan RB: Masih Banyak Masyarakat Tertipu Penerimaan CPNS

Kemenpan RB: Masih Banyak Masyarakat Tertipu Penerimaan CPNS

Nasional
Ini Alasan MA Sunat Hukuman Anas Urbaningrum dari 14 Jadi 8 Tahun

Ini Alasan MA Sunat Hukuman Anas Urbaningrum dari 14 Jadi 8 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X