Hadiri Acara Kesehatan dan Pendidikan, Jokowi Minta Izin Bicara Infrastruktur

Kompas.com - 12/02/2019, 16:57 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato sebelum membuka Rakernas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2/2019). Presiden menginstruksikan jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mendorong pemda-pemda menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terutama untuk kawasan dengan potensi ekonomi serta daerah rawan bencana. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARA/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo menyampaikan pidato sebelum membuka Rakernas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2/2019). Presiden menginstruksikan jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mendorong pemda-pemda menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terutama untuk kawasan dengan potensi ekonomi serta daerah rawan bencana. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kesehatan di Sawangan, Depok, Selasa (12/2/2019) siang.

Membuka sambutannya, Jokowi tak langsung bicara mengenai masalah pendidikan, melainkan masalah infrastruktur terlebih dulu.

Jokowi meminta izin kepada para kepala dinas pendidikan yang hadir untuk bicara soal infrastruktur.

"Sebelum masuk ke urusan pendidikan, saya ingin bercerita sedikit mengenai Infrastruktur. Boleh ya?" tanya Jokowi.

"Boleh," jawab para kepala dinas yang hadir.

Baca juga: Jokowi: Kalau Saya Orang Politik, yang Benar Memang Pembangunan Fokus di Jawa

Jokowi lalu menjelaskan bahwa pemerintah selama 4,5 tahun terakhir memang fokus pada pembangunan infrastruktur. Menurut dia, infrastruktur ini sangat penting bagi daya saing Indonesia yang masih rendah ketimbang negara-negara tetangga.

"Bandingkan biaya logistik transportasi kita dengan Malaysia, Singapura. Dua sampai dua setengah kali lipat lebih mahal di kita. Karena jalan tidak baik, airport kurang, pelabuhan tidak siap, ini menyebabkan kita kalah bersaing," kata Jokowi.

"Produktivitas kita saya ngomong apa adanya. Investasi dan ekspor kalah dengan Singapura, Malaysia Filipina Thailand dan Vietnam. Saya tidak mau kita kalah nanti dengan Kamboja, Laos," tambah dia.

Selain infrastruktur yang kalah saing dengan negara lain, Jokowi juga menyoroti infrastruktur di Indonesia yang belum merata.

Jokowi lalu menunjukkan foto salah satu ruas jalan di Papua.

"Bagaimana kita bsa bersaing, bagaimana saudara kita di Papua bsa menikmati logistik transportasi harga kalau jalannya seperti ini," kata Jokowi sambil menjelaskan bahwa jalan itu kini sudah mulus diaspal.

Jokowi mengatakan, dengan membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, maka ia tak hanya membangun perekonomian, tapi mewujudkan sila kelima, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sebetulnya kalau saya orang politik bangun itu di Jawa saja. Karena 160 juta penduduk kta di Jawa. Return politik dan ekonomi cepat. Tapi kita membangun negara," kata dia.

Setelah bicara panjang lebar mengenai infrastruktur selama sekitar 12 menit, baru lah Jokowi bicara mengenai soal pembangunan sumber daya manusia, termasuk mengenai pendidikan. Menurut dia, pembangunan SDM besar-besaran akan mulai dilakukan pada tahun depan.

Menurut dia, pemerintah akan fokus mengembangkan sekolah vokasi, balai latihan kerja hingga pondok pesantren.

Baca juga: Soal Kemungkinan Jokowi Jenguk Ani Yudhoyono di Singapura, Ini Kata Moeldoko

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong agar jumlah guru terampil lebih banyak dari guru normatif. Dengan begitu, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan bisa siap untuk masuk ke dunia kerja.

"Di sini lah Bapak Ibu dan saudara sekalian sangat bertanggungjawab berhasil tidaknya nanti yang namanya pembangunan kualitas SDM," kata Jokowi.

Sebelum menghadiri acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan ini, Jokowi terlebih dulu menghadiri acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional di ICE, BSD, Tangerang Selatan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga bicara panjang lebar mengenai infrastruktur terlebih dahulu sebelum masuk ke topik kesehatan.

Kompas TV Presiden Joko Widodo buka suara soal harga tiket pesawat mahal. Jokowi menilai biang keladi avtur yang mahal harus segera dibenahi. Pasalnya harga avtur yang dijual Pertamina di Bandara Soekarno-Hatta lebih mahal 30 persen dibanding bandara lain.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X