Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Perhimpunan Pelajar Indonesia
PPI

Perhimpunan Pelajar Indonesia (www.ppidunia.org)

Peran Kaum Muda dalam Pendidikan Politik Akbar Indonesia

Kompas.com - 11/02/2019, 18:59 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Fenomena "cebong" dan "kampret" di zaman sekarang, yang di awal hanya memengaruhi generasi Baby Boomers dan Generasi X, tampaknya juga sudah mulai menjangkiti para Generasi Y dan Z.

Tentunya hal tersebut sangat disayangkan. Bisa jadi wajar bila para Baby Boomers atau Gen-X memiliki fanatisme berlebih kepada beberapa golongan maupun kubu-kubu tertentu di dalam sebuah kontestasi politik karena pola pikir mereka telah terbentuk secara matang melalui track record dan masa lalu dari golongan masing-masing.

Akan tetapi, kembali lagi jika kita benturkan dengan kutipan dari orasi Barack Obama di bagian paling atas tulisan ini, hal tersebut menjadi budaya yang sama sekali tidak dapat dianggap maklum. Apalagi jika fanatisme tersebut telah mengarah pada zona taqlid buta (ikut-ikutan tanpa daya kritis).

Di sinilah peran kaum muda, yang di tahun-tahun ini secara implisit diemban oleh pundak para Gen-Y dan Gen-Z, untuk menjadi agent of change, social control, iron stock, dan moral force (empat elemen peran dan fungsi mahasiswa, sebagai representatif kaum muda). Termasuk dalam hal pendidikan politik akbar lima tahunan bertajuk pemilihan umum.

Kaum muda memiliki peluang sangat besar dalam mengubah pola pikir dan memperkaya polarisasi dalam dunia politik yang berkembang di Indonesia. Bukan hanya bisa sekadar menulis status di media sosial dengan nada nyinyir, memanas-manasi, menyebarkan kampanye hitam, termasuk di dalamnya hate speech, maupun mengadu domba, meskipun apa yang diyakininya mungkin benar.

Dengan segala intelektualitas yang dimilikinya, kaum muda seyogianya mampu menjadi penengah, filter, serta golongan paling netral dalam menghubungkan segala "kepentingan" dan isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat, untuk selanjutnya diolah dengan lebih cantik, obyektif (meski persuasif), dan dapat diterima akal sehat.

Intinya, di mana pun posisinya, kaum muda harus mau dan mampu mengambil peran di dalam tiap proses pendidikan politik penentu arah gerak Indonesia di masa depan, atau minimal di lima tahun mendatang.

Bagi yang nyaman menjadi tim sukses ataupun juru kampanye, silakan ambil peran itu! Akan tetapi, "bermainlah" dengan santun dan elegan.

Bagi yang tak ingin memihak, meski punya pilihan, silakan ambil peran-peran strategis yang netral dan mampu menjadi roda penggerak dalam mengakselerasi proses pendidikan politik dalam pemilu. Menjadi bagian dari KPU/Bawaslu, misalnya.

Sebagai contoh nyata, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) telah membuktikan bahwa kaum muda Indonesia mampu mengambil peran strategis yang netral dalam mengakselerasi proses pendidikan politik dalam pemilu.

Bagaimana bisa dibilang demikian? Terbukti, dari beberapa sampel keanggotaan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Panwaslu LN), organ-organ ad hoc yang berada di bawah naungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berasal dari kaum-kaum muda.

Sebut saja Ketua PPLN Taipei dan Panwaslu LN Taipei, lalu ada juga ketua dan anggota Panwaslu LN Kuala Lumpur, Singapura, Hong Kong, dan Tokyo, mereka semua adalah mahasiswa-mahasiswi yang tengah menempuh studi pascasarjana (baik master maupun PhD) di luar Indonesia. Masih banyak lagi dari negara-negara lainnya.

Akan tetapi, atas dasar kecintaannya terhadap Indonesia serta keinginan untuk merealisasikan peran dan fungsi mahasiswa yang mereka emban, mereka memutuskan untuk mengambil peran strategis dalam pendidikan politik akbar lima tahunan.

Dengan demikian, setidaknya mereka dapat memberikan warna dan sudut pandang lain dibandingkan hanya larut dalam pusaran polarisasi fenomena "cebong" dan "kampret" yang tengah mewabah lewat "permainan-permainan" yang tak elok dipertontonkan di jagat maya maupun dunia nyata.

Jadi, sudahkah kalian menjadi bagian dari kaum muda dalam upaya pendidikan politik akbar bangsa Indonesia?

Rahmandhika Firdauzha Hary Hernandha
Mahasiswa PhD di Materials Science and Engineering, National Chiao Tung University (NCTU), Taiwan. Saat ini menjabat sebagai Ketua Panwaslu LN Taipei untuk masa kerja April 2018-2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com