KPK Bantu Kejaksaan Tangkap Buron Kasus Korupsi yang Rugikan Negara Rp 106,8 Miliar

Kompas.com - 07/02/2019, 07:27 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) beserta tim intelijen Kejaksaan Tinggi Bali membantu menangkap buronan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Lampung bernama Sugiarto Wiharjo alias Alay.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, Sugiarto ditangkap sekitar pukul 15.40 Wita pada Rabu (6/2/2019).

Sugiarto ditangkap di sebuah restoran hotel di daerah Tanjung Benoa, Bali, saat sedang makan bersama keluarga.

"Kejaksaan Agung telah menerbitkan DPO atas nama Sugiarto Wiharjo sejak 2015 dan saling berkoordinasi antarpenegak hukum Polri dan KPK untuk mencari dan menemukan keberadaan terpidana," kata Febri dalam keterangan tertulis, Rabu malam.

KPK memfasilitasi bantuan tersebut setelah mendapatkan permintaan dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Lampung pada Mei 2017 silam.

"Selama masa pencarian, terpidana selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan identitas berbeda," kata dia.

Selain Sugiarto, tim gabungan juga masih mencari buron lain, yaitu mantan Bupati Lampung Timur Satono.

Menurut Febri, Sugiarto bersama Satono telah divonis bersalah melakukan korupsi bersama-sama dan berlanjut dan merugikan keuangan negara Rp 106,8 miliar. Keduanya tersangkut kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Timur.

Baca juga: KPK Apresiasi Perjanjian MLA Indonesia-Swiss

Dalam kasus ini, Sugiarto divonis 18 tahun penjara. Sementara Satono divonis 15 tahun penjara.

"KPK memperingatkan agar DPO Satono segera menyerahkan diri ke Kejaksaan untuk menjalani pidananya. Bagi masyarakat yang mengetahui Informasi tentang keberadaan Satono agar dapat menginformasikan pada kantor kepolisian setempat, menghubungi Kejaksaan, atau menghubungi Call Center KPK 198," papar Febri.

Febri memandang kerja sama ini merupakan bentuk sinergi KPK dan Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi. Ia berharap sinergi ini terus berlanjut demi menghasilkan dampak positif dalam pemberantasan korupsi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X