Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Prabowo-Sandi: Lebih 70 Kasus Persekusi dan Kriminalisasi Terjadi di Era Jokowi

Kompas.com - 04/02/2019, 20:15 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Hendarsam Marantoko menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini gagal memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Akibatnya, muncul banyak kasus persekusi dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh yang dinilai kerap mengkritik terhadap pemerintah.

Baca juga: Kubu Jokowi: Kalau Neno Warisman Masih Bawa Tagar, Itu Agenda Politik Tim Prabowo

Ia mencontohkan kasus persekusi yang pernah dialami Neno Warisman dan kriminalisasi terhadap Ahmad Dhani.

"Menurut catatan kami selama empat tahun masa pemerintahan Jokowi ini, ada lebih dari 70 kasus persekusi dan kriminalisasi yang terjadi. Termasuk ada kasus Ahmad Dhani dan Neno Warisman," ujar Hendarsam dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).

Hendarsam menilai saat ini aparat penegak hukum cenderung tebang pilih dalam menangani kasus.

Baca juga: Didatangi Fadli Zon, Ini Penjelasan Pengadilan Tinggi soal Penahanan Ahmad Dhani

Ia mengatakan, pihaknya telah membuat laporan sekitar 27 kasus ke pihak kepolisian. Namun tidak ada satu kasus pun yang sampai ke tahap pengadilan.

"Kami dari Badan Pemenangan Nasional, punya kurang lebih ada 27 laporan ke polisi. Sampai dengan saat ini sama sekali tidak ada yang naik ke pengadilan. Prosesnya sudah sejauh apa kita tidak tahu," kata Hendarsam.

Ia pun mencontohkan salah satu laporan terkait ancaman pembunuhan yang dialami oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Fahira Idris pada 2017 lalu.

Baca juga: Kritik Penegakan Hukum di Era Jokowi, Timses Prabowo-Sandiaga Singgung Kasus Hary Tanoe

Menurut Hendarsam, hingga saat ini, proses penanganan laporan kasusnya tidak jelas.

"Saya ambil contoh kasus ancaman pembunuhan terhadap Bang Fadli Zon, Fahira Idris, yang dilakukan oleh salah seorang di media sosial. Orangnya jelas, identitasnya jelas, kami sudah cek, sampai sekarang enggak ada sama sekali," ucap dia.

Kompas TV Bawaslu Kabupaten Blora, Jawa Tengah menyatakan tidak ada pelanggaran terkait isi tabloid Indonesia Barokah. Menurut Bawaslu, isi pemberitaan dalam tabloid tersebut hanyalah saduran dan rangkuman berita dari media lain.<br /> Isi dari tabloid Indonesia Barokah banyak memuat tentang capres cawapres nomor urut 02, setelah berkoordinasi dengan sentra penegakan hukum terpadu, Bawaslu Kabupaten Blora,memutuskan bahwa isi tabloid Indonesia Barokah adalah wajar. Bawaslu sebelumnya mendapati ada lebih dari 600 eksemplar Tabloid Indonesia Barokah dan menilai isinya tidak mengandung unsur kebencian.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com