Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kedua Capres Dinilai Perlu Membahas Simpang Siur Data Dasar di Debat Kedua

Kompas.com - 04/02/2019, 08:09 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti organisasi non-pemerintah Auriga, Syahrul Fitra, mengungkapkan kedua calon presiden perlu membahas masalah simpang siur data di debat kedua.

Debat kedua Pilpres 2019 membicarakan sejumlah topik, yaitu energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Pesertanya calon presiden, tanpa didampingi calon wakil presiden. 

"Menurut saya itu salah satu yang penting di-highlight, soal data," kata Syahrul saat acara diskusi bertajuk "Menyigi Visi Misi Calon Presiden 2019", di kantor KoDe Inisiatif, Jakarta Selatan, Minggu (3/1/2019).

Baca juga: Ini Topik soal Energi yang Dinilai Penting Dibahas pada Debat Kedua

Ia menilai kedua paslon belum secara menyeluruh membahas masalah tersebut pada visi misi maupun program yang digagas.

Padahal, kata Syahrul, kebijakan yang dihasilkan belum tentu akan tepat sasaran jika tidak didasari pada data yang benar.

"Kalau kita lihat perencanaan pemerintah soal peningkatan investasi, bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat di SDA, peningkatan produksi di SDA, dan lain-lain, bagaimana kita bisa membicarakan itu sementara data dasarnya itu enggak jelas," terangnya.

Syahrul mencontohkan soal data luas perkebunan sawit. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) pada tahun 2017, luas perkebunan sawit adalah 12,3 juta hektar.

Sementara itu, menurut perhitungan Gerakan Nasional Penyelamat Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi (GNPSDA KPK), luas tutupan sawit sebesar 16,8 juta hektar.

Oleh karena itu, Syahrul berpendapat, moratorium perluasan perkebunan sawit perlu dilanjutkan, sebagai cara untuk akurasi data tersebut.

Baca juga: Topik Reforma Agraria Perlu Dibicarakan dalam Debat Kedua Pilpres 2019

"(Moratorium itu) untuk membenahi ketidakakuratan data itu. 16,8 itu harus diverifikasi oleh pemerintah, di mana saja lokasinya, dan sebenarnya siapa pemiliknya," ungkap dia.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Kompas TV Bagaimana timses kedua pasangan Capres-Cawapres menanggapi hasil jajak pendapat Kompas terkait dampak penyelenggaraan debat pertama Pilpres yang lalu?<br /> <br /> KompasTV akan mengulasnya bersama juru bicara masing-masing pasangan calon Andre Rosiade juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo&ndash;Sandi dan Masinton Pasaribu juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi&ndash;Ma&#39;ruf.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com