Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Sebut Prabowo Akan Tuntaskan Kasus HAM dengan Proses Hukum dan Rekonsiliasi

Kompas.com - 01/02/2019, 22:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, Prabowo bakal memproses hukum dan menggelar rekonsiliasi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Beliau (Prabowo) juga akan mendorong sejak awal komitmen terhadap penanganan HAM yang Talangsari, kemudian penyelesaian (kasus) Novel yang paling dekat. Kemudian Papua, Aceh," ujar Dahnil dalam sebuah diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

"Semua pelanggaran-pelanggaran HAM yang lain memang harus dituntaskan. Kemudian rekonsiliasi nasional yang besar setelah proses hukum," lanjut dia.

Sebelum bergabung sebagai juru bicara BPN,  Dahnil mengaku menanyakan terlebih dahulu soal komitmen penyelesaian kasus HAM masa lalu kepada Prabowo. Menurut Dahnil, Prabowo menjawab bakal menyelesaikannya.

Bahkan, kata Dahnil, Prabowo akan menerima dengan lapang dada jika harus menjalani proses hukum apabila terdapat bukti yang kuat terhadap dirinya atas kasus pelanggaran HAM.

Ia pun berharap kasus HAM masa lalu tak hanya menjadi senjata politik kelompok tertentu sehingga hanya dimunculkan menjelang Pilpres.

Baca juga: Timses Sebut Jokowi Tak Miliki Beban Politik Tuntaskan Kasus HAM jika Terpilih Lagi

"Yang harus segera kita lakukan, kita ungkap faktanya secara utuh. Kemudian rekonsiliasi nasional seperti apa ya silakan. Itu menurut saya lebih baik daripada setiap pemilu kita akan berdiskusi dengan ini terus. Seperti nasi basi yang disajikan terus menerus," ujar Dahnil.

"Publik lama-lama akan muak dan muntah. Yang terjadi adalah publik menjadi antipati terhadap isu HAM. Kemudian menjadi imun karena tidak ada penegakan hukum. Kalau sudah imun nanti akan menganggap isu HAM hanya politisasi," lanjut dia.

Kompas TV Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan Prabowo dan Sandiaga adalah politisi yang telah biasa berdebat.<br /> <br /> Jelang debat perdana calon presiden dan wakil presiden pada Kamis (17/1) malam, ia memberi saran pasangan calon untuk tetap tenang menghadapi debat.<br /> <br /> Terkait kasus HAM yang kerap dikaitkan pada Prabowo, Zulkifli mengaku telah mempersiapkan jawaban saat debat nanti.<br /> <br /> Sementara itu,Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma&#39;ruf, Arsul Sani, menyatakan selain berlatih publik speaking, Jokowi-Ma&#39;ruf juga diberikan beberapa materi yang berhubungan dengan hukum, HAM, terorisme, dan korupsi.<br /> <br /> Beberapa simulasi debat pun dilakukan Jokowi-Ma&#39;ruf beberapa hari sebelum debat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com