Rombongan Peneliti LIPI Bertepuk Tangan Dengar Pimpinannya Diusulkan Dicopot

JAKARTA, KOMPAS.com — Rombongan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sudah mengadukan pimpinannya, Laksana Tri Handoko, kepada anggota Komisi VII dan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Mereka bersemangat ketika anggota DPR mendukung mereka.

Atas aduan itu, anggota Komisi VII yang memimpin rapat aduan itu, Fadel Muhammad, menyimpulkan sudah banyak yang menginginkan Handoko berhenti dari jabatannya.

"Kami memang yang membidangi atau mitra kerja LIPI. Saudara Handoko kita sudah mengikuti dari dekat masalah yang dihadapi LIPI di bawah kepemimpinan beliau. Memang pro kontra cukup besar. Tetapi, hari ini sudah lebih banyak yang tidak mau lagi beliau memimpin LIPI," ujar Fadel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Baca juga: Datang ke DPR, Rombongan Peneliti Keluhkan Kepala LIPI yang Baru

Para peneliti LIPI yang mendengar itu langsung bertepuk tangan panjang. Ruangan menjadi riuh karena tepukan tangan itu.

Fadel kemudian melanjutkan bahwa mereka akan mengambil beberapa langkah.

"Kami akan panggil kepala LIPI untuk bicara di sini mengenai perubahan apa yang dia buat di sini dan menimbulkan kontroversi," ujar Fadel.

Selain itu, Komisi VII juga akan berbicara masalah ini dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengenai hal ini.

Adapun peneliti LIPI mengeluhkan kebijakan reorganisasi yang dilakukan Handoko. Salah satu profesor yang ikut mengadu adalah Syamsudin Haris.

"Ada masalah di dalam kebijakan reorganisasi dan redistribusi di LIPI yang dilakukan oleh kepala LIPI. Masalah-masalah itu diantaranya pembabatan sejumlah satuan kerja, pemecahan eselon II, penghapusan sejumlah eselon III, kemudian rencana dirumahkannya ratusan staf pendukung yang jumlahnya 1.500," ujar Syamsudin.

Syamsudin mengatakan, mereka bukannya menolak reorganisasi. Namun, pegawai LIPI berharap hal itu dilakukan secara bertahap.

Akibat kebijakan ini, banyak pegawai yang kehilangan pekerjaannya. Syamsudin mengatakan, kebijakan yang dilakukan tidak memperhatikan sisi kemanusiaan.