Membaca Makna Golput

Kompas.com - 29/01/2019, 13:58 WIB
Ilustrasi golput DOK KOMPAS/HANDININGIlustrasi golput

Contoh yang dapat terkena delik, pengusaha atau pimpinan perusahaan tidak memberikan kesempatan bagi pekerjanya memakai hak pilih pada hari pemilu, entah dengan memberi kelonggaran waktu masuk kerja atau sekalian libur.

Delik terkait juga dapat dikenakan kepada jajaran penyelenggara pemilu bila terbukti menyebabkan pemilih kehilangan hak pilihnya dalam ranah tugas dan kewenangannya.

Menyikapi gelagat golput

Ada sebagian pihak yang menilai salah atas sikap golput karena pertimbangan elektoral. Misalnya, menggunakan premis politik “memilih terbaik dari yang terburuk”.

Dalam perspektif premis tersebut artinya memang tak ada satu pun kandidat yang sempurna. Karena itu, seolah memilih terbaik dari yang terburuk lebih utama ketimbang golput, memilih adalah bagian mengurangi risiko terburuk.

Nah, apalagi di pilpres kali ini juga ada gejala golput ideologis akan terjadi. Sikap politik demikian didasari karena menilai tidak ada satu pun dari capres-cawapres dan koalisinya yang bersih dari isu korupsi, perampasan ruang hidup rakyat, tersangkut hak asasi manusia, serta aktor intoleransi dan kriminalisasi terhadap kelompok minoritas.

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari LBH Masyarakat, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), LBH Jakarta, Lokataru, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), dan Yayasan LBH Indonesia pun menyatakan golput atau tidak memberikan hak suara saat pemilu merupakan suatu hak bagi setiap orang.

Baca juga: JEO-Menuju Debat Perdana Pilpres 2019: HAM-Korupsi-Terorisme

Meski demikian, ini bukan berarti golput ideologis ini pasti terjadi. Mengapa? Karena masih ada rentang waktu lebih dari dua bulan lagi sehingga ada peluang bagi kedua pasangan capres-cawapres untuk meyakinkan pemilih untuk menggunakan hak politiknya.

Golput ideologis yang berangkat dari pemikiran rasional tentu mesti dijelaskan dengan visi, program, dan janji yang logis dan rasional. Jika itu bisa didesakkan ke kandidat, desakkan sehingga bisa segera menjadi kebijakan.

Mencegah golput ideologis tidak akan mempan jika hanya dipaparkan dengan hal-hal yang bombastis, janji palsu, dan harapan tak masuk akal.

Golput ideologis adalah protes, karena itu perlu penjelasan. Dekati, jelaskan dengan rasioanal, dan suguhkan data yang valid beserta argumentasi yang kokoh, bukan dibuat-buat.

Jangan tergesa-gesa mendiskreditkan golput ideologis. Karena, gelagat ini juga boleh jadi bentuk kegagalan kandidat, timses, dan relawan dalam meyakinkan mereka.

Jika memang gagal meyakinkan, ini bisa dibaca sebagai bentuk ketidakmampuan kandidat dan timses atau relawan memberikan rasionalisasi serta argumentasi kuat pada mereka.

Meski demikian, kita juga harus paham bahwa angka partisipasi politik yang tinggi merupakan salah satu indikator untuk menilai bobot dan kualitas suatu bangsa dalam berdemokrasi. Karena, makin tinggi tingkat partisipasi maka hasil pemilu juga semakin legitimate.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Nasional
Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Nasional
UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

Nasional
Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Nasional
Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Nasional
Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Nasional
MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

Nasional
RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

Nasional
Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Nasional
17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

Nasional
MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Nasional
Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Nasional
Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Nasional
Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Nasional
Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X