Membaca Makna Golput

Kompas.com - 29/01/2019, 13:58 WIB
Ilustrasi golput DOK KOMPAS/HANDININGIlustrasi golput

Contoh yang dapat terkena delik, pengusaha atau pimpinan perusahaan tidak memberikan kesempatan bagi pekerjanya memakai hak pilih pada hari pemilu, entah dengan memberi kelonggaran waktu masuk kerja atau sekalian libur.

Delik terkait juga dapat dikenakan kepada jajaran penyelenggara pemilu bila terbukti menyebabkan pemilih kehilangan hak pilihnya dalam ranah tugas dan kewenangannya.

Menyikapi gelagat golput

Ada sebagian pihak yang menilai salah atas sikap golput karena pertimbangan elektoral. Misalnya, menggunakan premis politik “memilih terbaik dari yang terburuk”.

Dalam perspektif premis tersebut artinya memang tak ada satu pun kandidat yang sempurna. Karena itu, seolah memilih terbaik dari yang terburuk lebih utama ketimbang golput, memilih adalah bagian mengurangi risiko terburuk.

Nah, apalagi di pilpres kali ini juga ada gejala golput ideologis akan terjadi. Sikap politik demikian didasari karena menilai tidak ada satu pun dari capres-cawapres dan koalisinya yang bersih dari isu korupsi, perampasan ruang hidup rakyat, tersangkut hak asasi manusia, serta aktor intoleransi dan kriminalisasi terhadap kelompok minoritas.

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari LBH Masyarakat, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), LBH Jakarta, Lokataru, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), dan Yayasan LBH Indonesia pun menyatakan golput atau tidak memberikan hak suara saat pemilu merupakan suatu hak bagi setiap orang.

Baca juga: JEO-Menuju Debat Perdana Pilpres 2019: HAM-Korupsi-Terorisme

Meski demikian, ini bukan berarti golput ideologis ini pasti terjadi. Mengapa? Karena masih ada rentang waktu lebih dari dua bulan lagi sehingga ada peluang bagi kedua pasangan capres-cawapres untuk meyakinkan pemilih untuk menggunakan hak politiknya.

Golput ideologis yang berangkat dari pemikiran rasional tentu mesti dijelaskan dengan visi, program, dan janji yang logis dan rasional. Jika itu bisa didesakkan ke kandidat, desakkan sehingga bisa segera menjadi kebijakan.

Mencegah golput ideologis tidak akan mempan jika hanya dipaparkan dengan hal-hal yang bombastis, janji palsu, dan harapan tak masuk akal.

Golput ideologis adalah protes, karena itu perlu penjelasan. Dekati, jelaskan dengan rasioanal, dan suguhkan data yang valid beserta argumentasi yang kokoh, bukan dibuat-buat.

Jangan tergesa-gesa mendiskreditkan golput ideologis. Karena, gelagat ini juga boleh jadi bentuk kegagalan kandidat, timses, dan relawan dalam meyakinkan mereka.

Jika memang gagal meyakinkan, ini bisa dibaca sebagai bentuk ketidakmampuan kandidat dan timses atau relawan memberikan rasionalisasi serta argumentasi kuat pada mereka.

Meski demikian, kita juga harus paham bahwa angka partisipasi politik yang tinggi merupakan salah satu indikator untuk menilai bobot dan kualitas suatu bangsa dalam berdemokrasi. Karena, makin tinggi tingkat partisipasi maka hasil pemilu juga semakin legitimate.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X