Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Duga Jokowi Sedang "Dilemahkan" dari Dalam

Kompas.com - 25/01/2019, 18:06 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah curiga calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo sedang dilemahkan dari dalam.

Hal ini karena banyak isu-isu yang datang dari kubu Jokowi-Ma'ruf tetapi pada akhirnya merugikan mereka sendiri.

Misalnya seperti munculnya tabloid Indonesia Barokah yang kemunculannya mirip Obor Rakyat.

"Saya khawatir ini ada kayak langkah penggembosan kepada Pak Jokowi. Kok tiba-tiba modus yang dulu dituduhkan kepada Pak Prabowo kok ada di Pak Jokowi semua? Apa karena ada orang yang pindah jadi tim sukses di situ maka terjadi penggembosan?" ujar Fahri di kompleks parlemen, Jumat (25/1/2019).

Baca juga: Belum Baca, Jokowi Tak Mau Komentar soal Tabloid Indonesia Barokah

Contoh lainnya adalah wacana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.

Fahri mengatakan manuver ini justru merugikan Jokowi sendiri.

Dia curiga hal ini adalah upaya internal untuk melemahkan Jokowi. Menurut dia, mungkin saja Jokowi tidak sadar akan hal itu.

"Kasus Ba'asyir ini kaya penggembosan saya lihat. Jadi yang kena itu Pak Jokowi. Saya merasa dari jauh melihat Pak Jokowi ini sedang dilucuti secara perlahan-lahan," kata dia.

Baca juga: Saat Jokowi Diteriaki Bohong dan Hoaks...

Adapun, tarik ulur wacana pembebasan Ba'asyir dimulai oleh penasihat hukum pribadi Jokowi, Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengatakan bahwa Jokowi menyetujui pembebasan Ba'asyir. Hal ini sempat dibenarkan juga oleh Jokowi.

Namun, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto kemudian menegaskan, pembebasan Ba'asyir membutuhkan pertimbangan dari sejumlah aspek terlebih dahulu.

Baca juga: PDI-P: Seharusnya Prabowo Bantah Saja kalau Merasa Pernyataan Jokowi Tak Betul...

Keesokan harinya, Jokowi menjelaskan pemerintah pada intinya sudah membuka jalan bagi pembebasan Ba'asyir, yakni dengan jalan pembebasan bersyarat. Akan tetapi, Ba'asyir harus memenuhi syarat formil terlebih dulu, baru dapat bebas dari segala hukuman.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa permintaan pembebasan bersyarat tidak dapat dipenuhi karena Ba'asyir tidak mau memenuhi syarat formil yakni menandatangani surat yang menyatakan ia setia pada NKRI.

Kompas TV Uni Eropa menyatakan netral dan tak berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden. Hal ini sekaligus membantah klaim salah satu pasangan capres yang mengaku mendapat dukungan dari Uni Eropa. Bantahan mendukung salah satu pasangan calon disampaikan seusai pertemuan duta besar Uni Eropa dengan tim kampanye nasional Jokowi Ma’ruf Amin yang dipimpin Erick Thohir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com