Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warganet Ramai Bahas CPNS 2019 Dibuka Maret, Ini Penjelasan Pemerintah

Kompas.com - 24/01/2019, 11:30 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com — Warganet di media sosial Twitter sedang ramai membahas kabar mengenai akan dibukanya kembali rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 pada Maret tahun ini.

Pantauan Kompas.com, warganet berusaha mengonfirmasi kabar ini kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun resmi Twitter masing-masing instansi tersebut.

Sebelumnya, pemberitaan di salah satu media menyebutkan bahwa Menteri PAN RB Syafruddin menyampaikan akan ada penerimaan CPNS kembali pada Maret 2019.

Namun, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN RB Mudzakir mengatakan, yang dimaksud Syafruddin tersebut adalah rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2018 bagi daerah-daerah yang tertunda.

Dengan demikian, ini bukan rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2019.

"Bulan Maret untuk (daerah) yang tertunda," kata Mudzakir saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/1/2019).

Baca juga: Seleksi CPNS 2018, BKN Telah Tetapkan 4.533 Nomor Induk Pegawai

Mudzakir menjelaskan, pada rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2018 lalu, terdapat 48 daerah yang pelaksanaan seleksinya tertunda karena bencana alam dan kendala teknis terkait jaringat internet.

"Instansi dimaksud antara lain pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, serta Kabupaten Parigi Moutong," ujar dia.

Adapun rencana pelaksanaan seleksi CPNS bagi daerah yang tertunda tersebut, lanjut Mudzakir, akan dilaksanakan pada Maret 2019.

"Bulan Maret tersebut merupakan ancar-ancar. Pelaksanaan hal tersebut sedang dipersiapkan," kata dia.

Sementara saat dikonfirmasi mengenai kapan dibukanya rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2019, Mudzakir belum memberikan jawaban pasti.

"Tunggu info resmi nanti saja ya. Masih dibahas," ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan hal yang sama saat dikonfirmasi mengenai kabar adanya pembukaan seleksi CPNS 2019 pada Maret.

"Enggak benar. Maret adalah pernyataan Menpan (Menteri PAN RB) untuk daerah yang ditunda akibat bencana alam. Total ada 48 pemda (pemerintah daerah)," kata Ridwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com