Sikap KPU Tak Masukkan OSO ke DCT Dinilai Selamatkan DPD

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Fungsi Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengapresiasi keteguhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap tak memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) ke daftar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

Langkah KPU ini, kata dia, telah menyelamatkan DPD sebagai lembaga yang merepresentasikan perwakilan wilayah dalam sistem keparlemenan Indonesia.

"Keteguhan sikap KPU telah selamatkan DPD agar tidak makin terperosok lebih dalam ke kubangan kepentingan partai politik yang menganggap kebenaran sejauh menguntungkan partainya saja," kata Lucius saat dihubungi via telepon, Rabu (23/1/2019).

Lucius menambahkan, DPD merupakan lembaga demokrasi milik dan untuk seluruh bangsa Indonesia. Maka dari itu, jangan sampai kekuasaan orang per orang mengalahkan kepentingan bangsa.

Baca juga: Sikap OSO Bisa Bikin Kader Hanura Pindah ke Partai Lain

Pengalaman polemik OSO ini, lanjutnya, menjadi pelajaran berharga bagi DPD agar tidak mudah dikuasai partai politik.

"Sekali memberi angin kepada partai politik untuk menguasai DPD, maka lembaga tersebut akan terancam," tegas Lucius.

"Lihat saja belakangan ini sejak kisruh pengambilalihan pimpinan DPD oleh kubu OSO, DPD menjadi lembaga pelayan kepentingan politik elitenya," sambungnya.

Tak ayal, seperti diungkapkan Lucius, kinerja DPD sebagai perwakilan daerah digerus oleh perjuangan anggotanya untuk kepentingan partai politik yang didukungnya.

"Medan pertempuran DPD sudah tersedia di DPR. Karena itu, siapapun partai politik harus adil untuk bertarung di ruang yang sama jika ingin menguji kepercayaan publik atas partainya," paparnya.

Diketahui, KPU memutuskan untuk tetap tak memasukkan nama Oesman Sapta Odang OSO ke daftar calon anggota DPD Pemilu 2019. Artinya, nama OSO tak lolos sebagai calon anggota DPD.

Baca juga: 203 Caleg DPD Serahkan Pernyataan Mundur dari Parpol, Hanya OSO yang Tak Mau

Diketahui, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memasukkan Oesman Sapta Odang (OSO) dalam daftar calon anggota DPD dalam Pemilu 2019.

Namun, dalam putusan Bawaslu, OSO tetap harus mundur sebagai pengurus Partai Hanura jika kembali lolos sebagai anggota DPD periode 2019-2024.

Saat ini, OSO masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Meski begitu, KPU tetap tidak memasukan nama OSO ke Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019.

KPU akan memasukan ke DCT sepanjang OSO mundur dari ketua umum Partai Hanura, paling lambat 22 Januari 2019.

KPU mengklaim, sikap mereka berdasar pada putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.