Temui Presiden Jokowi, Empat Bupati di Maluku Utara Minta Bangun Bandara dan Pelabuhan

Kompas.com - 22/01/2019, 12:30 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan ketika menghadiri Jambore Desa Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018 di Wisma Negara Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/12/2018). Presiden berpesan untuk menggunakan dana desa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan serta digunakan untuk pemberdayaan ekonomi desa. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye.WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan ketika menghadiri Jambore Desa Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018 di Wisma Negara Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/12/2018). Presiden berpesan untuk menggunakan dana desa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan serta digunakan untuk pemberdayaan ekonomi desa. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye.

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat kepala daerah dari Provinsi Maluku Utara menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Keempat Bupati dari Kabupaten Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Pulau Morotai, dan Halmahera Utara tersebut meminta Presiden melakukan pembangunan infrastruktur di daerahnya.

Sejumlah infrastruktur yang dinilai mendesak untuk dibangun di antaranya adalah Bandar Udara Taliabu, pelabuhan antarpulau, dan jalan lingkar pulau untuk masing-masing kabupaten kepulauan. 

"Usulan kami terutama masalah bandara, pembangunan pelabuhan, jalan lingkar, dan industri sentra kelapa, dan cengkeh," kata Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus kepada wartawan usai bertemu Jokowi.

Wilayah Maluku Utara memang dikenal sebagai penghasil komoditas cengkeh.

Aliong mengatakan, di Pulau Taliabu saja menghasilkan 5.000 ton cengkeh per tahun, belum termasuk jumlah yang diproduksi di kabupaten lainnya.

Ia melihat, perlu adanya pengembangan industri cengkeh secara terpadu untuk mengoptimalkan produksi. 

"Selain cengkeh, industri yang dikembangkan adalah kelapa," kata Aliong. 

Presiden Jokowi, lanjut Aliong, menanggapi positif seluruh usulan yang diajukan para kepala daerah.

Bahkan, Aliong menyebut bahwa Presiden bersedia melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara pada tahun 2019 ini.

Rencananya, usulan-usulan pembangunan infrastruktur senilai lebih dari Rp 1 triliun ini akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019, dan sebagian besar lainnya akan diusulkan di APBD 2020. 

"Khusus di Taliabu, pembangunannya senilai Rp 500 miliar," kata Aliong. 

Aliong mengatakan, sebagai daerah pemekaran yang baru berdiri sekitar 5 tahun, pembangunan infrastruktur yang didukung pemerintah pusat sangat dibutuhkan.

Salah satu yang perlu dibangun segera selain bandara adalah jalan lingkar pulau sepanjang 300 kilometer yang mengeliling Pulau Taliabu.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X