Kompas.com - 21/01/2019, 10:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyetujui peniadaan kisi-kisi pertanyaan debat Pilpres. Menurutnya, jika kisi-kisi pertanyaan dihapus akan meningkatkan daya tarik debat.

"Prinsipnya kami tidak ada masalah kalau KPU ingin menghapus itu dalam rangka meningkatkan daya tarik debat, memberi edukasi yang lebih baik dan membuat jalannya debat itu lebih dinamis tetapi positif," kata Karding saat dihubungi, Senin (21/1/2019).

Karding pun mengusulkan agar KPU memberikan keleluasaan kepada moderator untuk mendalami jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepada masing-masing pasangan calon. Ia juga meminta KPU meninjau ulang porsi waktu untuk menjawab yang diberikan kepada kedua pasangan calon.

Dengan demikian, masyarakat memiliki gambaran utuh atas kapabilitas kedua pasangan calon sehingga tak ragu memilih nantinya.

"Mungkin pendalaman waktunya, kalau 1 menit itu kurang, ngejar omongan debat itu tidak maksimum. Waktu terlalu sempit juga jadinya tergesa-gesa, pilihan katanya juga tidak kreatif begitu ya. Tetapi kalau ada tambahan waktu untuk dialog itu akan lebih menarik," lanjut dia.

Baca jugaJubir TKN Klaim Contekan yang Dibawa Jokowi-Ma’ruf Berisi Data Angka

KPU sebelumnya memutuskan untuk tidak lagi memberikan pertanyaan atau kisi-kisi ke capres-cawapres sebelum debat digelar. Keputusan ini diambil setelah KPU menerima kritik dan saran dari masyarakat pasca-debat pertama pilpres, Kamis (17/1/2019).

"KPU RI berupaya mengartikulasikan harapan publik, sehingga untuk debat berikutnya abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada kandidat," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dikonfirmasi, Sabtu (19/1/2019).

Wahyu mengatakan, sikap tersebut diputuskan KPU dalam evaluasi format dan mekanisme debat pertama pilpres. Evaluasi ini dilakukan untuk perbaikan debat pilpres selanjutnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Nilai Pengusutan Kasus Brigadir J Bisa Jangkau Auktor Intelektualis

Mahfud Nilai Pengusutan Kasus Brigadir J Bisa Jangkau Auktor Intelektualis

Nasional
Mahfud Sebut Sudah Ada 3 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Mahfud Sebut Sudah Ada 3 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Tersangka Kasus Brigadir J Disebut Bertambah, Kabareskrim: Tunggu Pengumuman Kapolri

Tersangka Kasus Brigadir J Disebut Bertambah, Kabareskrim: Tunggu Pengumuman Kapolri

Nasional
Hari Ini, 3.243 Jemaah Haji dari 6 Debarkasi Pulang ke Indonesia

Hari Ini, 3.243 Jemaah Haji dari 6 Debarkasi Pulang ke Indonesia

Nasional
Kompolnas: Jika Ambil CCTV untuk Hambat Penyidikan Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo Bisa Dipidana

Kompolnas: Jika Ambil CCTV untuk Hambat Penyidikan Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo Bisa Dipidana

Nasional
Soal Kasus Brigadir J, Mahfud: Semua yang Diskenariokan Sekarang Sudah Terbalik

Soal Kasus Brigadir J, Mahfud: Semua yang Diskenariokan Sekarang Sudah Terbalik

Nasional
Kemenkes Belum Terbitkan Aturan Pelaksanaan 'Booster' Usia 16-17 Tahun, Ini Alasannya

Kemenkes Belum Terbitkan Aturan Pelaksanaan "Booster" Usia 16-17 Tahun, Ini Alasannya

Nasional
Komnas HAM dan Komnas Perempuan Dalami Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo

Komnas HAM dan Komnas Perempuan Dalami Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo

Nasional
Pasal RKHUP soal Penghinaan Presiden Dikhawatirkan Hambat Kerja Pers, Dewan Pers Bakal Sosialisasi Usul Perbaikan ke Seluruh Fraksi DPR

Pasal RKHUP soal Penghinaan Presiden Dikhawatirkan Hambat Kerja Pers, Dewan Pers Bakal Sosialisasi Usul Perbaikan ke Seluruh Fraksi DPR

Nasional
Beri Wejangan ke Ibu Hamil, Megawati: 'Please', Jangan Cengeng...

Beri Wejangan ke Ibu Hamil, Megawati: "Please", Jangan Cengeng...

Nasional
Kasus Penembakan Brigadir J, Mahfud: Yang Dilakukan Kapolri Tidak Jelek Banget

Kasus Penembakan Brigadir J, Mahfud: Yang Dilakukan Kapolri Tidak Jelek Banget

Nasional
Kisah Foto Proklamasi 17 Agustus 1945 yang Sempat Dikubur di Kebun

Kisah Foto Proklamasi 17 Agustus 1945 yang Sempat Dikubur di Kebun

Nasional
Jokowi Panggil Kapolri dan Panglima TNI ke Istana, Bahas Apa?

Jokowi Panggil Kapolri dan Panglima TNI ke Istana, Bahas Apa?

Nasional
Kala Megawati Unjuk Kebolehan Memasak di Depan Panglima Andika Perkasa...

Kala Megawati Unjuk Kebolehan Memasak di Depan Panglima Andika Perkasa...

Nasional
Karangan Bunga 'Save Polri' Banjiri Mabes Polri, Dukung Kasus Brigadir J Dituntaskan

Karangan Bunga "Save Polri" Banjiri Mabes Polri, Dukung Kasus Brigadir J Dituntaskan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.