Debat Pertama Pilpres Hambar, KPU Harus Libatkan Publik dalam Evaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut, debat pertama pilpres, Kamis (17/1/2019) berlangsung hambar dan di luar ekspektasi.

Terjadi sebuah anomali ketika sesi 2 dan 3 berlangsung, moderator menyebut amplop yang berisi pertanyaan masih tersegel. Padahal, pertanyaan itu sendiri telah diberikan ke kandidat beberapa hari sebelum debat.

Ironinya lagi, selain pertanyaan sudah lebih dulu diberikan, kandidat masih juga membawa contekan saat debat digelar.

Hal ini seakan memperlihatkan pasangan capres-cawapres tak lebih 'garang' dari tim kampanye mereka.

Baca juga: Mantan Komisioner KPU: Kisi-kisi Debat Jadikan Paslon Seolah Tampilkan Drama di TV

"Kita sudah terbiasa menonton di tv timses itu lebih galak daripada paslon, bagaimana kalau kemudian nonton di tv itu jadi kita deg-degan," kata Titi dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Selain itu, dengan diberikannya pertanyaan sebelum debat, ternyata juga tidak membuat capres-cawapres mampu mengelaborasi visi, misi dan program yang mereka tawarkan.

Padahal, debat bertujuan supaya pasangan calon dapat menyampaikan visi, misi dan program mereka secara lebih mendalam.

Menurut Titi, harus ada evaluasi yang dilakukan oleh KPU terkait dengan metode debat, yang melibatkan berbagai pihak.

Baca juga: TKN Jokowi Sarankan KPU Libatkan Panelis di Debat Pilpres Berikutnya

Pertama, KPU harus lebih dulu mematangkan konsep, sebab, KPU bertindak sebagai regulator pemilu. Selanjutnya, konsep yang dinuat KPU perlu mendapat masukan dari publik dan para pemangku kepentingan pemilu yang lain.

"Di sinilah peran peserta, pemantau, media, tokoh masyarakat itu difasilitasi. Tapi, tetap saja, pengambil keputusan akhir itu adalah KPU," tandasnya.