Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Komisioner KPU: Kisi-kisi Debat Jadikan Paslon Seolah Tampilkan Drama di TV

Kompas.com - 19/01/2019, 18:10 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sri Nuryanti memberikan beberapa catatan terkait debat pertama pilpres, Kamis (17/1/2019).

Menurut dia, debat pertama berlangsung landai dan kurang greget. Ini disebabkan oleh sejumlah hal, salah satunya kebijakan KPU yang memberikan kisi-kisi ke peserta sebelum debat digelar.

Dengan metode debat yang demikian, kata Sri, debat hanya menjadi sebuah dramaturgi yang diperankan oleh pasangan capres-cawapres.

"Jadi bisa diskenariokan tapi kemudian para capres-cawapres menampilkan dalam bentuk dramanya, tapi di TV," kata Sri dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Baca juga: Dahnil Usul Debat Capres-Cawapres Selanjutnya Tak Diberi Kisi-kisi

Sri menyebut, diberikannya kisi-kisi ke peserta debat karena diharapkan capres-cawapres bisa menggali lebih dalam hal-hal yang bersifat strategis dan berorientasi pada kebijakan yang akan mereka buat seandainya terpilih menjadi pemimpin.

Diharapkan pula ada pendalaman materi yang berisi substansi visi, misi, dan program pasangan calon.

Tetapi, pada debat pertama, Sri menilai kandidat tak banyak menyampaikan hal yang substansial.

Selain perihal kisi-kisi, terbatasnya waktu peserta untuk memberikan jawaban dalam debat juga dinilai menjadi salah satu sebab debat dinilai kurang greget.

Baca juga: TKN Jokowi Sarankan KPU Libatkan Panelis di Debat Pilpres Berikutnya

Menurut Sri, waktu 1-3 menit yang diberikan ke paslon membuat mereka justru berada pada 'panic room'. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi paslon untuk dapat menyampaikan jawaban dalam batas waktu yang sudah ditentukan.

"Itu merupakan tantangan tersendiri untuk capres-cawapres untuk bisa meramu kata  sedemikian rupa, kata yang efektif dan banyak bisa didengar," ujarnya

Meski demikian, Sri mengakui sudah ada perbaikan dari KPU terkait penyelenggaraan debat. Salah satunya moderator dipilih dari kalangan jurnalis.

Moderator dengan latar belakang jurnalis dinilai bisa membuat suasana debat menjadi menjadi lebih mengalir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com