Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Jokowi Sarankan KPU Libatkan Panelis di Debat Pilpres Berikutnya

Kompas.com - 19/01/2019, 15:42 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Jokowi-Ma'ruf Lena Maryana Mukti menganjurkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbaiki sistem debat capres di sesi berikutnya.

Menurut Lena, panelis perlu dilibatkan untuk menggali gagasan dan program yang lebih substansi.

“Harus ada isinya bukan hanya sekedar membaca kemudian jawabannya menjadi kosong,” kata Lena saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Baca juga: Dahnil Usul Debat Capres-Cawapres Selanjutnya Tak Diberi Kisi-kisi

Meski begitu, Lena mengatakan, hak penuh untuk bertanya tetap diberikan kepada moderator. Namun, bila memang panelis kurang mendapatkan jawaban yang memuaskan, dapat ikut masuk bertanya untuk mempertajam gagasan para paslon.

"Saat angkat isu, (jika) masih ada waktu panelis atau kontestan belum tuntas, panelis bisa mengejar pertanyaan," kata Lena.

Baca juga: Ketua Bawaslu: Apakah Masih Perlu Disampaikan Kisi-kisi Pertanyaan Debat?

Ia mengatakan, banyaknya kritikan dan masukan yang dilayangkan kepada KPU RI sebagai penyelenggara debat soal pelaksanaan debat pertama bisa menjadi masukan. 

“Kalau ada menilai cerdas cermat bukan tidak salah sih, tapi itu persepsi publik. Tapi, saya apresiasi yang dilakukan KPU dan bilang akan ada evaluasi. Ada masukan dari kami, mungkin akan memperbaiki," kata Lena.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum menerima masukan sekaligus melakukan evaluasi pelaksanaan debat capres cawapres pertama yang berlangsung Kamis (17/1/2019) malam. Sebelum melakukan ada tidaknya perubahan format di debat kedua, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman masih melakukan evaluasi. Pada debat pertama terdapat sesi capres-cawapres sudah mendapatkan kisi kisi pertanyaan dan sesi lain bahwa kedua pasangan capres diberi waktu untuk saling bertanya. Debat kedua dijadwalkan akan berlangsung pada 17 Februari mendatang dengan tema energi, pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com