Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang Kompas: 73, 6 Persen Responden Jadikan Debat Pertama Pertimbangan dalam Memilih

Kompas.com - 18/01/2019, 11:06 WIB
Abba Gabrillin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polling yang dilakukan Litbang Kompas saat debat pertama calon presiden dan wakil presiden menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak ingin mengubah pilihannya. Debat pertama justru semakin memantapkan pilihan responden.

Pada Kamis (17/1/2019) malam, Litbang Kompas melakukan pengumpulan pendapat dengan wawancara melalui telepon. Proses pengambilan data 30 menit setelah debat dimulai dan 30 menit sebelum debat selesai.

Baca juga: Litbang Kompas: Skor Penguasaan Debat Jokowi-Maruf 7,1, Prabowo-Sandi 7,0

Peneliti kemudian mengajukan dua pertanyaan. Pertama, responden ditanya apakah debat menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan di pemilu nanti. Hasilnya, 23,8 persen menjawab tidak.

Namun, sebanyak 73,6 persen menyatakan debat menjadi pertimbangan dalam memilih.

Kemudian, yang kedua, responden ditanya apakah masih mungkin untuk berubah pilihan. Hasilnya, 2,1 persen menyatakan pasti berubah pilihan.

Kemudian, 22,4 persen menyatakan masih mungkin berubah. Sementara, ada 8,4 persen yang menyatakan rahasia atau tidak menjawab.

Baca juga: Polling Litbang Kompas: Tayangan Debat Pilpres Diminati 65, 8 Persen Responden

Namun, sebagian besar responden, yakni 67,1 persen menyatakan sudah mantap dengan pilihannya. Artinya, responden tidak ingin mengubah pilihannya terhadap kandidat.

Penelitian melibatkan sebanyak 254 responden berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga. Mereka dipilih secara acak proposional bertingkat di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian lebih kurang 6,15 persen. Meski demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi.

Kompas TV Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono usai menghadiri debat pertama capres cawapres Pemilu 2019 di Hotel Bidakara menyayangkan adanya pertanyaan soal partai politik. Menurut AHY seharusnya debat fokus pada isu yang dibahas bukan urusan parpol maupun personal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com