Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polling Litbang Kompas: Tayangan Debat Pilpres Diminati 65, 8 Persen Responden

Kompas.com - 18/01/2019, 07:22 WIB
Abba Gabrillin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comPolling yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan bahwa tayangan debat pertama pilpres diminati 65,8 persen responden. Wilayah yang paling banyak menunggu tayangan debat pilpres terdapat di Sulawesi dan Kalimantan.

Sebelum debat pilpres digelar pada Kamis (17/1/2019) malam, Litbang Kompas melakukan pengumpulan pendapat dengan wawancara melalui telepon. Responden diberikan pertanyaan, apakah berminat menonton debat pilpres pada Kamis malam.

Baca juga: Analis: Hasil Debat Capres akan Pengaruhi Gerak IHSG Hari Ini

Hasilnya, sebanyak 61,6 persen responden di Sumatera menjawab ya. Sementara, 24,7 persen menjawab tidak dan 13,7 persen menjawab tidak tahu.

Kemudian, sebanyak 63,1 persen responden di Jawa menjawab ya. Sementara, 24,5 persen menjawab tidak dan 12,4 persen menjawab tidak tahu.

Baca juga: JK: Debat Selanjutnya Tak Perlu Banyak Bocoran Soal, Jangan seperti Bimbel

Selanjutnya, sebanyak 90,9 persen responden di Kalimantan menjawab ya. Sementara, 4,5 persen menjawab tidak dan 4,5 persen menjawab tidak tahu.

Kemudian, sebanyak 88,9 persen responden di Sulawesi menjawab ya. Sementara, 11,1 persen menjawab tidak dan 0,0 persen menjawab tidak tahu.

Baca juga: Paslon 02 Interaktif dalam Debat Pertama, tetapi Prabowo Lebih Dominan daripada Sandiaga

Selanjutnya, untuk wilayah lainnya, sebanyak 67,9 persen menjawab ya. Kemudian, 28,6 persen menjawab tidak. Sementara 3,6 persen menjawab tidak tahu.

Polling ini melibatkan sebanyak 497 responden berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga. Responden dipilih secara acak proposional bertingkat di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Baca juga: Debat Pertama, Jokowi Mendominasi dan Lebih Lama Berbicara Dibandingkan Ma’ruf Amin

Polling menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian lebih kurang 4,4 persen. Meski demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi.

Kompas TV Apakah pernyataan para capres dan cawapres sudah sesuai dengan fakta? Akan diulas bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Sultani.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com