KPK Minta Kemenkes Perhatikan 4 Hal untuk Cegah Korupsi Alkes

Kompas.com - 16/01/2019, 14:52 WIB
Kiri ke kanan: Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (tengah) dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/1/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKiri ke kanan: Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (tengah) dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Pahala Nainggolan mengungkapkan ada empat hal yang perlu menjadi perhatian Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) dalam pencegahan korupsi terkait alat kesehatan ( Alkes).

Pertama, percepatan implementasi e-catalogue dalam pengadaan alat kesehatan. Menurut Pahala, implementasi e-catalogue alat kesehatan sejak 2013 belum berjalan efektif.

"Kita rasa tidak ada yang berubah dari kasus-kasus yang ada dan kalau kita teliti ternyata karena di e-catalogue untuk alat kesehatan ini berjalan sangat lambat, hanya sedikit. Itu hanya 35 persen dari produk yang ada nomor izin edarnya yang tayang di katalog, jadi 65 persen masih di lelang biasa," papar Pahala dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Selain itu hanya 7 persen penyedia alat kesehatan yang masuk di dalam katalog. Sementara sisanya mengikuti proses lelang biasa di berbagai daerah.

Baca juga: Puluhan Dokter Demo di Kejari Pekanbaru, Protes Tuduhan Korupsi Alkes 3 Rekannya

Pahala menjelaskan, penyedia alat kesehatan pada umumnya menginginkan pengadaan dilakukan melalui e-catalogue tersebut. Sebab, mereka seringkali harus memberikan sesuatu berupa uang atau hadiah kepada oknum tertentu.

"Menurut pengakuan mereka, jarang sekali yang pengadaannya enggak harus kasih ini itu," ungkapnya.

Kedua, kata Pahala, KPK masih melihat adanya pemborosan pengadaan alat kesehatan yang cenderung tidak sesuai spesifikasinya, jumlahnya hingga operatornya.

KPK mendorong Kemenkes merevisi Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

"Di situ kita minta di-detailkan sehingga daerah tahu pasti apa yang dibutuhkan spesifikasinya, jumlahnya berapa, serta kelengkapan apa yang dibutuhkan untuk ke alat kesehatan itu," kata dia.

Ketiga, KPK menyoroti sedikitnya produk alat kesehatan yang diawasi, baik sebelum dan sesudah beredar. Hal itu disebabkan, minimnya sumber daya manusia (SDM) yang melakukan pengawasan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X