Kemenkes Beri Tenggat hingga Akhir Juni 2019 untuk Akreditasi Rumah Sakit

Kompas.com - 07/01/2019, 23:57 WIB
Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek (kelima dari kiri) bersama jajaran BPJS Kesehatan saat jumpa pers di Gedung Kemenkes, Jakarta, Senin (7/1/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMenteri Kesehatan Nila Farid Moeloek (kelima dari kiri) bersama jajaran BPJS Kesehatan saat jumpa pers di Gedung Kemenkes, Jakarta, Senin (7/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) memberikan tenggat waktu perpanjangan kontrak bagi rumah sakit yang belum terakreditasi hingga 30 Juni 2019.

Hal itu bertujuan agar rumah sakit tetap dapat melanjutkan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Baca juga: BPJS Kesehatan Bantah Defisit Jadi Alasan Pemutusan Kontrak dengan Rumah Sakit

Rekomendasi perpanjangan kontrak tersebut terlampir dalam dua surat Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/MENKES/768/2018 dan HK.03.01/MENKES/18/2019.

"Surat rekomendasi diberikan setelah rumah sakit yang belum terakreditasi memberikan komitmen untuk melakukan akreditasi sampai dengan 30 Juni 2019," kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Nila menambahkan, Kemenkes memberikan kesempatan kepada rumah sakit yang belum melakukan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun," ucapnya.

Baca juga: Ini Alasan BPJS Kesehatan Putus Kerja Sama 11 Klinik dan Satu RS di Karawang

Kewajiban RS untuk melaksanakan akreditasi juga diatur dalam beberapa regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Akreditasi Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menegaskan, pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tetap bisa memperoleh pelayanan kesehatan dengan normal.

Baca juga: 459 RS Belum Terakreditasi, Peserta JKN-KIS Tetap Dijamin Dapat Pelayanan Kesehatan

 

"Masyarakat tidak perlu khawatir. Ini hanya masa transisi saja, terdapat penundaan kewajiban akreditasi rumah sakit sampai pertengahan 2019 nanti," ungkapnya kemudian.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan memutus kontrak dengan puluhan rumah sakit di Indonesia per Januari 2019. Rumah sakit diputus kontraknya lantaran belum mengantongi akreditasi.

Namun pada Jumat (4/1/2019), Kementerian Kesehatan telah meminta BPJS Kesehatan memperpanjang kontrak dengan rumah sakit yang direkomendasikan oleh Kemenkes.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB: 6 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Manado

BNPB: 6 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Manado

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Nasional
Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR Dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR Dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Nasional
Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA jadi Prioritas

Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA jadi Prioritas

Nasional
Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Nasional
DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Nasional
Gatot Sudjito, Anggota DPR RI Kelima yang Meninggal Dunia Setelah Terpapar Covid-19

Gatot Sudjito, Anggota DPR RI Kelima yang Meninggal Dunia Setelah Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 4 di 3 Negara, Total 2.820 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 4 di 3 Negara, Total 2.820 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

Nasional
Swab Antigen Disiapkan untuk Antisipasi Penularan Covid-19 di Pengungsian Gempa Sulbar

Swab Antigen Disiapkan untuk Antisipasi Penularan Covid-19 di Pengungsian Gempa Sulbar

Nasional
Jokowi Minta Kerja Sama UMKM dengan Perusahaan Besar Bisa Beri Kontribusi Signifikan Terhadap Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kerja Sama UMKM dengan Perusahaan Besar Bisa Beri Kontribusi Signifikan Terhadap Perekonomian Nasional

Nasional
Senin Pagi, Jokowi Akan Bertolak ke Kalimantan Selatan Tinjau Banjir

Senin Pagi, Jokowi Akan Bertolak ke Kalimantan Selatan Tinjau Banjir

Nasional
Undang Kompolnas Hari Ini, Komisi III Bakal Bahas Calon Kapolri Tunggal Listyo Sigit

Undang Kompolnas Hari Ini, Komisi III Bakal Bahas Calon Kapolri Tunggal Listyo Sigit

Nasional
UPDATE 18 Januari: 19.435 Orang Mengungsi akibat Gempa Sulbar

UPDATE 18 Januari: 19.435 Orang Mengungsi akibat Gempa Sulbar

Nasional
Mukti Fajar Nur Dewata Terpilih sebagai Ketua Komisi Yudisial

Mukti Fajar Nur Dewata Terpilih sebagai Ketua Komisi Yudisial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X