Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: Lucu, Prabowo Pelaku Rezim Otoriter Sekarang Teriak Jangan Intelin

Kompas.com - 15/01/2019, 16:36 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai pidato Prabowo Subianto bertajuk Indonesia Menang mengandung banyak ilusi yang dipengaruhi oleh sejarah masa lalunya.

Salah satunya terkait pernyataan bahwa 'intelijen negara jangan intelin mantan Presiden'.

"Prabowo seharusnya paham bahwa intelijen negara saat ini tidak seperti era Soeharto, dimana dia sebagai salah satu petinggi ABRI sekaligus menantu presiden, menjadi bagian di dalamnya," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: Prabowo: Inteli Musuh Negara, Jangan Inteli Mantan Presiden

Menurut Charles, sejarah mencatat, selama era Soeharto, Prabowo bukan hanya telah menginteli, tetapi juga terbukti bertanggung jawab terhadap penculikan para aktivis yang sebagian masih hilang hingga sekarang.

"Ibu Megawati Soekarnoputri, seorang perempuan yang sudah ‘kenyang’ dinteli dan dibatasi ruang geraknya karena menjadi oposan Soeharto saja tidak pernah teriak-teriak tentang apa yang beliau derita saat itu," kata Charles.

"Lah, ini ada seorang jenderal yang justru pernah menjadi pelaku pada rezim otoriter dulu, sekarang malah berteriak-teriak 'jangan intelin' rekan-rekannya, yang sebagiannya juga adalah jenderal. Ini kan lucu," sambung politisi PDI-P ini.

Baca juga: PDI-P: Sikap Pesimistis Prabowo Akan Menyerang Balik

Terlebih, lanjut Charles, Prabowo juga tidak menunjukkan bukti apa-apa bahwa rekan-rekannya telah diinteli.

Charles mengingatkan Prabowo bahwa saat ini sudah era reformasi dan keterbukaan.

Setiap orang yang merasa diinteli bisa menempuh jalur hukum jika mendapat perlakuan sewenang-wenang atau tidak sesuai prosedur oleh aparat negara.

"Lagian Prabowo kan juga punya fraksi di DPR, yang bisa melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja aparat negara. Jadi jangan dibayangkan sekarang seperti era Orba dulu, di mana presiden dan menantu kompak membungkam suara-suara kritis," ujar Charles.

Baca juga: 10 Janji Politik Capres Cawapres Prabowo-Sandi pada Pidato Kebangsaan

Sebelumnya, Prabowo menyinggung soal intelijen yang memata-matai mantan presiden.

Awalnya, Prabowo bicara soal keharusan bagi Indonesia untuk memiliki penegak hukum dan aparat yang unggul dan jujur, baik dari unsur hakim, jaksa, polisi, maupun intelijen.

"Kita butuh Intel yang unggul dan setia pada bangsa dan negara," kata Prabowo.

"Intelijen itu intelin musuh negara, jangan intelin mantan presiden Indonesia," tambah mantan Danjen Kopassus ini.

Selain kepada mantan presiden, Prabowo juga menyinggung intel yang memata-matai tokoh-tokoh lain.

"Jangan intelin mantan ketua MPR. Jangan intelin anaknya proklamator. Jangan intelinmantan panglima, jangan intelin ulama besar kita," ujar Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com