Jokowi dan Prabowo Terkait Isu HAM, Aktivis Nilai Debat Capres akan Canggung

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar memprediksi kedua pasangan calon akan canggung saat membicarakan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam debat perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Debat pertama yang akan diselenggarakan pada 17 Januari 2019 tersebut mengangkat tema hukum, korupsi, HAM, dan terorisme.

"Kalau saya mau bilang, debat itu pasti keduanya akan canggung bicara HAM, karena kayak main kartu, kalau satunya buka (kartu), nge-gas, yang lain nge-gas juga," ungkap Haris dalam acara diskusi bertajuk "Membincang Hukum, HAM, dan Korupsi", di kawasan Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Baca juga: Pasca-revisi Visi Misi, BPN Tambahkan Program untuk Difabel hingga Penegakan HAM

Tak hanya canggung, Haris menilai pembicaraan yang akan bergulir selama debat juga diprediksi "adem ayem".

Artinya, kedua paslon akan berhati-hati saat membicarakan isu HAM. Hal itu dikarenakan masing-masing paslon memiliki keterkaitan dengan kasus pelanggaran HAM.

"Dua-duanya sama-sama jaga aib untuk tidak menyerang aib pelanggaran HAM di sana (kubu lawan), supaya yang di sana tidak akan menyerang dirinya, sama-sama saling sopan, ini rasa temu kangen saja antara paslon 01 dan 02," kata dia.

Ia menjelaskan, capres nomor urut 01, Joko Widodo, selama pemerintahannya tak menjalankan kewajiban untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Baca juga: Sandiaga: Pak Prabowo dan Saya Siap Menjawab Semua Tuduhan Soal HAM

Jokowi, menurut Haris, juga menciptakan kasus baru pelanggaran HAM selama memerintah. Misalnya, kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat meningkat hingga kasus yang mengancam kebebasan berkumpul masyarakat.

Di sisi lain, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, diduga memiliki keterlibatan dalam kasus penculikan aktivis pada tahun 1998.

Oleh karena itu, ia berharap ada yang memulai atau "nge-gas" untuk lebih terang-terangan membahas isu tersebut dalam debat.

Menurut dia, debat seharusnya menjadi ajang bagi publik menilai para calon pemimpin Indonesia di masa depan.

Jika hal itu gagal terlaksana, Haris berpendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal melaksanakan tugasnya.

"Harusnya di KPU isu HAM, dan lain-lain, critical karena KPU harusnya buka ruang agar publik bisa menyerap kapasitas paling nadir, the worst case-nya bagaimana," jelas Haris.

"Isu A, isu B, tema-tema HAM tertentu itu titik nadirnya di antara 2 paslon itu seperti apa, jangan sampai debat besok basa-basi saja, kalau basa-basi saja artinya KPU gagal," sambung dia.