Megawati Sebut Rakornas PDI-P 2019 Mengulang Sejarah 2008

Kompas.com - 11/01/2019, 14:20 WIB
Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri di peringatan HUT ke-46 PDI-P IstimewaKetum PDI-P Megawati Soekarnoputri di peringatan HUT ke-46 PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDI-P 2019 ini mengulang sejarah tahun 2008.

Rakornas tahun ini kembali mengundang struktur partai dari DPD tingkat provinsi, DPC tingkat kota/ kabupaten hingga ke tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) tingkat kecamatan.

"Kita lihat ini dapat terrealisasi. Karena di dalam keputusan rapat (sebelumnya), saya mengatakan, 2008 kita pernah mengundang struktur sampai tingkat PAC," ujar Megawati di dalam pidato penutupan Rakornas PDI-P di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

"Maka, dalam rangka tahun politik, saya memutuskan untuk juga mengundang PAC dan akhirnya berhasil," lanjut dia.

Baca juga: Sekjen PDI-P Minta Maaf ke Zulkifli Hasan karena Sorakan Kadernya

 

Megawati menyebutkan, jumlah kader tingkat PAC yang hadir dalam Rakornas PDI-P 2019 ini mencapai lebih dari 13.000 orang.

Ia mengatakan, mengundang perwakilan PAC dari seluruh Indonesia bukan perkara gampang. Akomodasi dan transportasi mereka untuk sampai ke lokasi Rakornas sekaligus selama berada di lokasi acara menjadi hambatan tersendiri.

Meski demikian, Megawati bersyukur karena dengan bahu membahu, acara ini berjalan sukses.

"Saya perhatikan sendiri, Alhamdulilah ya kita mendapatkan sumbangan lalu dapur umum yang setiap hari bekerja terus. Saya ucapkan terima kasih," lanjut Megawati.

Ia berharap, dengan menghadiri Rakornas ini, para PAC semakin bekerja keras menjalankan agenda-agenda partai di tengah masyarakat.

Baca juga: Kedekatan Megawati dengan Try Sutrisno dan Pesan Pemilu Damai

 

Secara khusus, Megawati juga berharap PAC sebagai mesin partai dapat bekerja optimal memenangkan pasangan capres cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 mendatang.

Rakornas 2019 ini menghasilkan 12 rekomendasi yang mesti dijalankan tiga pilar partai, yakni struktural partai, legislatif dan eksekutif.

Beberapa rekomendasi itu antara lain PDI Perjuangan terus mengawal serta mendukung kebijakan pemerintah, menjalankan proses Pemilu 2019 sesuai hukum dan etika berlaku, mendorong pemerintah terus menggelorakan kemerdekaan bangsa Palestina hingga mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

BrandzView
BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Nasional
KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Nasional
MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

Nasional
Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Nasional
Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Rombak Anggaran demi Tangani Pandemi...

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Rombak Anggaran demi Tangani Pandemi...

Nasional
Diabadikan Jadi Nama Jalan di UEA, Jokowi: Bukan untuk Saya, tapi Indonesia

Diabadikan Jadi Nama Jalan di UEA, Jokowi: Bukan untuk Saya, tapi Indonesia

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Pengesahan 3 UU Kontroversial

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Pengesahan 3 UU Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X