8 Anggota DPRD Sumut Didakwa Terima Suap dari Gatot Pujo

Kompas.com - 11/01/2019, 09:35 WIB
Sebanyak tujuh anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 didakwa menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Persidangan terhadap ketujuh anggota DPRD tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (27/12/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSebanyak tujuh anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 didakwa menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Persidangan terhadap ketujuh anggota DPRD tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (27/12/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak delapan anggota DPRD Sumatera Utara mendapat giliran duduk di kursi terdakwa. Mereka didakwa menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Masing-masing yakni, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, dan John Hugo Silalahi.

Kemudian, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy M alias Richard Eddy Marsaut Lingga dan Syafrida Fitrie.

Kemudian, satu anggota DPRD Sumut Rahmianna Delima Pulungan.


"Para terdakwa beberapa kali menerima hadiah berupa uang secara bertahap," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Nugraha saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Baca juga: Selain Uang Ketok, Juga Ada Uang Sirup dalam Kasus Suap Massal DPRD Sumut

Menurut jaksa, Restu diduga menerima total Rp 702 juta, Washington Pane diduga terima Rp 597 juta, John Hugo menerima Rp 547 juta.

Lalu, DTM Abul Hasan Maturidi diduga menerima Rp 447 juta, Biller Pasaribu Rp 467 juta. Kemudian, Richard Eddy M alias Richard Eddy Marsaut Lingga diduga menerima Rp 527 juta dan Syafrida Fitrie diduga terima Rp 647 juta.

Sementara, Rahmianna Delima Pulungan diduga menerima Rp 527 juta.

Menurut jaksa, uang yang disebut "uang ketok" itu diduga diberikan agar delapan orang tersebut memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Baca juga: 7 Anggota DPRD Sumut Didakwa Terima Uang Ketok dari Gatot Pujo

Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015.

Selain itu, agar mereka mau menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014.

Ke-delapan anggota DPRD tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Total sebanyak 27 anggota DPRD Sumut yang diduga menerima suap dari Gatot Pudjo sudah didakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mereka disangka menerima uang dengan jumlah bervariatif. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X