Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Para Menteri dan Pejabat "Digeser" dari Sisi Jokowi...

Kompas.com - 11/01/2019, 08:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada hal menarik ketika Presiden Joko Widodo menghadiri acara pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 2.250 ibu-ibu di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (10/1/2019) kemarin.

Di panggung utama, tempat Presiden Jokowi duduk, nyaris tidak ada pejabat negara yang ikut duduk bersamanya. Hanya Menteri Sosial Agus Gumiwang seorang. Sisanya, masyarakat biasa penerima PKH.

Di sela acara, Presiden tampak berbincang dengan pemuda di sisi kirinya. Ia seolah bertanya sesuatu. Ia mengangguk-anggukan kepalanya usai sang pemuda itu berkata-kata.

Baca juga: Jokowi Minta Pengusaha Contoh Perjuangan CEO Bukalapak Achmad Zaky

Pemandangan ini tentu di luar kebiasaan. Sebab biasanya, panggung utama acara presiden diisi oleh para menteri atau pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan.

Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hadir dalam acara pembagian PKH itu tidak duduk satu deret dengan Presiden, melainkan berada di sisi kanan panggung utama. Demikian juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Rupanya, hal ini merupakan keinginan Presiden Jokowi sendiri.

"Ya, Presiden kan suka mengobrol dengan warga. Kalau ngobrol dengan pejabat kan sering di Istana. Jadi Presiden ingin mendengarkan langsung pelaksanaan sebuah program dari masyarakat," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada Kompas.com, Kamis malam.

Bey mengatakan bahwa pola duduk seperti ini sebenarnya sudah lama diterapkan. Bukan baru-baru ini saja. Ini pun akan menjadi pola rigid untuk acara-acara kepresidenan yang melibatkan masyarakat ke depannya.

Ini sekaligus membantah munculnya pandangan bahwa pola duduk seperti ini diterapkan demi keuntungan politik menjelang bulan pemungutan suara pilpres, April 2019 mendatang.

Lantas, apakah masyarakat yang duduk di kiri dan kanan Presiden itu dipilih secara khusus?

"Tidak ada pemilihan berdasarkan kriteria yang khusus. Panitia membebaskan koordinator untuk memilih siapa saja penerima program yang akan duduk di samping kiri dan kanan Presiden," ujar Bey.

Bahkan, pihak protokol tidak mewajibkan masyarakat untuk mengenakan pakaian tertentu bagi mereka yang akan duduk di kiri dan kanan Presiden.

Baca juga: Antasari Azhar Optimistis dengan Komitmen Pemberantasan Korupsi Jokowi

"Yang menarik, kalau di daerah itu kadang-kadang ada yang cuma pakai kaus serta sandal jepit, ya enggak apa-apa," ujar Bey.

Mengenai standar keamanan, Bey mengatakan, pihak panitia juga tidak memeriksa mereka secara khusus. Mereka melalui tahapan pemeriksaan keamanan yang sama dengan warga lain yang masuk ke acara kepresidenan.

Oleh sebab itu, pihak protokol tidak terlalu khawatir akan terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Meski demikian, kewaspadaan tetap tinggi.

Kompas TV Rabu (10/1) pagi, Presiden Joko Widodo menjenguk Ustaz Arifin Ilham yang tengah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta.<br /> Presiden tiba di RSCM pukul 8 pagi, dan langsung menuju ke Paviliun Kencana lantai 7, tempat Ustaz Arifin Ilham dirawat. Dalam kunjungannya, presiden sempat berbincang dengan Arifin Ilham. Presiden juga mendoakan kesembuhan bagi Arifin Ilham Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, Rabu (10/1) juga menjenguk Ustaz Arifin Ilham di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Saat menjenguk Arifin Ilham, Prabowo menyatakan sempat berbincang dan saling bercerita tentang kesamaan hobinya yakni berkuda.<br />

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com