Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Mau E-commerce Indonesia Dibanjiri Produk Asing

Kompas.com - 10/01/2019, 22:10 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tak ingin platform e-commerce di Indonesia justru dibanjiri oleh produk-produk dari luar negeri.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam peringatan hari ulang tahun ke-9 Bukalapak, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

"Jangan sampai karena produk UKM kita tidak bisa masuk, diisi barang dari luar. Jangan sampai ini terjadi, marketplace kita diisi dari luar," kata Jokowi.

Baca juga: Bukalapak Ingin Punya Layanan Pajak, KTP, dan Paspor

Jokowi mengatakan, untuk saat ini, ia bisa memaklumi jika sejumlah platform e-commerce masih memasarkan produk dari luar.

Sebab, banyak UMKM di Indonesia yang masih belum siap memasarkan produknya secara online.

Dari 56 juta UMKM yang ada, menurut dia, saat ini baru 4 juta yang sudah memasarkan produknya lewat internet.

"Mungkin sementara gapapa, tapi jangka pendek menengah harus diupayakan agar barang-barang semuanya produk dalam negeri kita," kata Kepala Negara.

Baca juga: Bukalapak Gandeng Warung-warung Sasar Transaksi Offline

Untuk itu, Jokowi meminta e-commerce seperti Bukalapak untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan produknya sehingga siap untuk masuk ke pasar e-commerce.

Menurut dia, masih banyak UMKM yang kesulitan dalam membangun membangun brand, membuat desain kemasan, hingga mendapatkan akses modal. Ia menilai, kondisi ini harus segera diubah.

"Saya mengajak Bukalapak agar membangun ekosistem online ini tersambung dengan offline. Artinya, seluruh UMKM bisa masuk semua ke Bukalapak," kata Jokowi.

Kompas TV Pilihan untuk berinvestasi kini sangat beragam salah satunya adalah investasi emas melalui daring dan aplikasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com