Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemensos Anggarkan Rp 631,1 Miliar untuk Tangani Bencana di Sulteng, NTB, Banten-Lampung

Kompas.com - 09/01/2019, 23:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat menyatakan, pihaknya menganggarkan Rp 631,1 miliar untuk menangani bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng), Nusa Tenggara Barat (NTB), Banten, dan Lampung.

Hal itu disampaikan Harry usai menghadiri rapat penanganan bencana di Sulteng dan NTB di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

"Perkiraan kebutuhan baik untuk santunan ahli waris maupun jadup (jaminan hidup). Sulteng Rp 151,5 miliar. Kalau NTB Rp 456,6 miliar dan Banten serta Lampung Rp 23 miliar. Total Rp 631,1 miliar," kata Harry.

Baca juga: Kompleksitas Merancang Mitigasi Bencana

Rencananya, Kemensos juga akan menggunakan dana tersebut untuk mengisi hunian tetap bagi korban yang rumahnya sudah selesai direkonstruksi. Hal itu berlaku bagi korban gempa di NTB, dan tsunami di Sulteng, Lampung, dan Banten.

Kemensos menganggarkan Rp 3 juta untuk masing-masing kepala keluarga dari total anggaran tersebut. Nantinya korban bencana bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli perlengkapan dapur, kasur, dan selainnya.

Baca juga: Jika Terpilih Jadi Presiden, Prabowo Berencana Bentuk Kementerian Khusus Tangani Bencana

Sebelumnya Kemensos juga menganggarkan Rp 3 juta per kepala keluarga yang diperuntukan sebagai Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (BSPS). Dana tersebut juga digunakan korban gempa di NTB untuk membeli perlengkapan rumah.

"Ya kami kasih Rp 3 juta dan mereka bisa membeli sendiri kebutuhan perlengkapan rumah. Terutama rumah rusak berat. Mereka kan kehilangan," ujar Harry.

"Nah itu mereka bisa belikan kasur, belikan meubel. Bisa belikan perlengkapan dapur. Apapun yang mereka butuhkan lah, termasuk kursi, meja. Pengalaman terdahulu itu sangat membantu," lanjut dia.

Kompas TV Rabu (9/1) pagi Presiden Joko Widodo, melantik Letjen Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau (BNPB) di Istana Negara. Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini akan menggantikan Kepala BNPB sebelumnya, Willem Rampangilei yang sudah menjabat sejak tahun 2015.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com