Prabowo: Kita Harus Waspada, Ada Saja yang Korupsi Bantuan Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto mengunjungi beberapa wilayah di Sulawesi Tengah yang terdampak bencana, seperti kota Palu, Sigi dan Donggala, pada Selasa (8/1/2019).

Dalam kunjungannya tersebut Prabowo sempat berdialog dengan para korban bencana, kader Partai Gerindra, simpatisan dan relawan di Hotel Santika, Palu.

Baca juga: INFOGRAFIK: Wacana Hukuman Mati dalam Korupsi di Proyek Bencana

Saat berbicara di hadapan masyarakat Sulawesi Tengah, Prabowo menyinggung praktik korupsi terkait program bantuan bencana alam oleh para pejabat pemerintahan.

"Kita harus waspada, kita juga sedih di beberapa tempat ketahuan ada saja yang korupsi bantuan untuk bencana. Saya tidak mengerti, ada saja kelakuan seperti itu di saat saudara-saudara kita terkena musibah," ujar Prabowo seperti dikutip dari siaran pers tim media pasangan Prabowo-Sandiaga, Selasa (8/1/2019).

Prabowo mengatakan, maraknya praktik korupsi tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki pekerjaan yang berat.

Baca juga: Ada Potensi Korupsi, Menkeu Hati-hati Kucurkan Dana Penanganan Bencana

Oleh sebab itu, ia dan pasangannya, calon wakil presiden Sandiaga Uno, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.

"Kita masih punya pekerjaan yang berat, kita harus selamatkan masa depan bangsa kita semua, kita harus memiliki pemerintah yang tidak korup. Ini panggilan untuk bangsa dan negara kita. Itu perjuangan saya, itu perjuangan kita semua," tutur dia.

Menurut Prabowo, para elite di Jakarta telah mengecewakan masyarakat. Sementara, masyarakat menginginkan Indonesia bersih dari korupsi.

"Negara kita sudah lama dikecewakan oleh elite-elite yang ada di Jakarta, Kita ingin negara kita tidak korupsi, kita harus selamatkan bangsa Indonesia. Dan saya berpandangan bahwa elite di Jakarta sudah tidak bisa diharapkan lagi. Saya melihat rakyat sudah mengerti, sudah sadar, dan rakyat Indonesia tidak mau dibohongi lagi," tambah dia.

Baca juga: Menkeu Tanggapi Curhat Sutopo soal Turunnya Anggaran Mitigasi Bencana

Seperti diketahui, belakangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap beberapa kasus korupsi terkait penanganan bencana alam, antara lain kasus korupsi dana rehabilitasi gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk pembangunan gedung SD dan SMP yang melibatkan Anggota DPRD, Kepala Dinas dan pihak kontraktor.

Selain itu, ada juga kasus korupsi pembangunan gedung shelter tsunami di daerah Pandeglang, Banten senilai Rp18 miliar.

Kasus terbaru yakni korupsi proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018 dalam proyek pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.