Moeldoko Sebut Jokowi Siap Berdebat Tanpa Kisi-kisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko, mempertanyakan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang memberi daftar pertanyaan sepekan sebelum debat pilpres. Padahal, ia meyakini bahwa Jokowi siap berdebat tanpa kisi-kisi.

Sebab, Jokowi merupakan petahana yang sudah berpengalaman selama empat tahun lebih memimpin pemerintahan.

"Siap (tanpa kisi-kisi), pelaku. Bedanya begini ya, bedanya antara calon 1 dan 2, kalau calon 1 itu telah dan akan, kalau nomor 2 baru akan, baru mimpi-mimpi, itu permasalahannya," kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2018).

Oleh karena itu, ia menilai keputusan KPU memberikan bocoran pertanyaan debat sebenarnya memudahkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Ketua KPU Sebutkan Kisi-kisi Materi Debat Pilpres 2019

Namun, Kepala Staf Kepresidenan itu tidak mengetahui apakah pemberian kisi-kisi ini berdasarkan permintaan kubu Prabowo-Sandi atau bukan. Ia hanya heran kenapa KPU membuat keputusan ini.

"Debat kok kasih kisi-kisi, kisi-kisi itu untuk moderator agar moderatornya berjalan di atas koridor. Debat bebas," ujar Moeldoko.

KPU sebelumnya menetapkan dua model lontaran pertanyaan dalam debat pertama Pilpres 2019. Dua model itu, adalah model pertanyaan terbuka dan tertutup.

Model terbuka artinya, pertanyaan sudah lebih dulu diserahkan ke peserta sebelum penyelenggaraan debat. Model ini memberi kesempatan bagi peserta debat untuk mendalami pertanyaan dan menyiapkan jawaban.

Baca juga: Kisi-kisi Soal Debat Pilpres yang Jadi Polemik...

Namun, dari seluruh pertanyaan yang disusun, hanya ada beberapa pertanyaan yang akan dimunculkan dalam debat. Peserta debat sendiri tidak akan diberi tahu pertanyaan yang benar-benar akan muncul.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi meminta tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden menjelaskan metode debat pilpres ke sesama tim kampanye dan partai koalisi.

Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban tim kampanye atas kesepakatan mereka dengan KPU mengenai metode debat.

Menurut Pramono, diberikannya pertanyaan ke pasangan calon sebelum debat digelar merupakan keputusan KPU bersama tim kampanye. Tetapi, saat ini hanya KPU yang dikritik atas metode tersebut.

"Jangan membebankan itu semua ke KPU, KPU yang dipukuli banyak orang kita nggak bertanggung jawab, nggak gitu dong," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).