Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Kirim Daftar Pertanyaan ke Pasangan Calon Sepekan Sebelum Debat

Kompas.com - 05/01/2019, 23:30 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan dua model lontaran pertanyaan untuk debat calon presiden dan wakil presiden. 

Salah satunya, model pertanyaan terbuka. Dalam model ini, KPU akan mengirimkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kepada kedua pasangan calon peserta debat.

Daftar pertanyaan tersebut dikirim sepekan sebelum debat. Debat pertama akan digelar 17 Januari 2019.

"Kalau target kita sih tanggal 10 lah (pertanyaan disampaikan ke peserta), seminggu sebelum pelaksanaan debat," kata Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

Baca juga: Ada 2 Model Pertanyaan dalam Debat Pilpres, Begini Detailnya

Saat ini, daftar pertanyaan debat masih disusun oleh para panelis.

Menurut Arief, semakin cepat peserta debat menerima daftar pertanyaan, semakin bagus.

Sebab, pertanyaan yang disusun tidak hanya berupa pertanyaan singkat, tetapi juga mengandung uraian dan penjelasan. Peserta akan memiliki banyak waktu untuk mempelajari pertanyaan.

"Supaya tidak ada salah tafsir, jadi ada narasinya dulu baru pertanyaan," ujar Arief.

Namun, kata Arief, dari daftar pertanyaan yang dikirimkan, tidak semua akan dimunculkan dalam debat. Peserta debat tidak akan diberi tahu pertanyaan mana yang bakal muncul.

Baca juga: Mantan Komisioner KPU: Aneh, Pertanyaan Debat Pilpres Disampaikan Lebih Dulu

Selain model terbuka, ada juga pola pertanyaan tertutup. Pada model ini, masing-masing pasangan calon mengajukan pertanyaan ke paslon lainnya.

Debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama rencananya digelar pada 17 Januari 2019.

Pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Debat pertama akan disiarkan oleh empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum bersama dua tim kampanye capres cawapres akhirnya menetapkan panelis debat pertama pada 17 Januari mendatang. Dua nama tidak jadi disertakan, yaitu mantan komisioner KPK, Bambang Widjojanto dan Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo.<br /> <br /> Menurut KPU, pencoretan dua nama merupakan keputusan dari dua partai pengusung paslon. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan Bambang Widjojanto dicoret oleh paslon 1, sedangkan paslon 2 mencoret Adnan Topan Husodo. Pencoretan itu telah disepakati dua belah pihak.<br /> <br /> Akhirnya tersisa enam panelis untuk debat pertama nanti dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com