Kompas.com - 05/01/2019, 15:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan, ada dua model lontaran pertanyaan dalam debat Pilpres 2019. Model yang bakal diterapkan, kata Arief, adalah tertutup dan terbuka. 

Model terbuka artinya, pertanyaan sudah lebih dulu diserahkan ke peserta sebelum penyelenggaraan debat. Model ini membuka kesempatan bagi peserta debat untuk mendalami pertanyaan dan menyiapkan jawaban.

Nantinya, tidak semua pertanyaan debat yang diberitahukan ke peserta betul-betul akan ditanyakan dalam penyelenggaraan debat.

Baca juga: Ketua KPK Ada dalam Daftar Panelis Debat Pertama Pilpres

"Misal ada 20 pertanyaan, padahal kan sebenarnya yang ditanyakan masing-masing cuma tiga, karena ada tiga segmen yang pertanyaannya oleh moderator. Berarti nanti ada tiga (pertanyaan) untuk paslon nomor 01 dan 02, kan tapi tiga pertanyaan itu mereka belum tahu," kata Arief saat ditemui di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

Pertanyaan model terbuka itu dirumuskan oleh enam panelis debat. Saat ini, para panelis tengah menyusun pertanyaan.

Ditargetkan, pertanyaan debat selesai pada 10 Januari 2019 atau tepat satu pekan sebelum penyelenggaraan debat.

Adanya model terbuka dimaksudkan supaya peserta debat dapat menjawab pertanyaan secara lebih detail. Sebab, pada dasarnya, tujuan dari debat adalah menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon.

"Debat itu sebetulnya salah satu metode kampanye dan tujuan kampanye itu sendiri itu kan untuk menyampaikan visi misi program masing-masing paslon kepada publik," tutur Arief.

Selain model terbuka, ada juga pola pertanyaan tertutup. Pada model ini, masing-masing pasangan calon mengajukan pertanyaan ke pasangan lainnya.

Baca juga: Jadi Panelis, Agus Rahardjo Tak Akan Hadiri Debat Pilpres, Apa Alasannya?

"Paslon 01 mengajukan kepada 02, kemudian 02 mengajukan pertanyaan ke 01, ini kan enggak ada yang tahu pertanyaannya seperti apa," ujar Arief.

Debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama rencananya dilakukan pada 17 Januari 2019.

Pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Debat pertama akan disiarkan oleh empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.

Kompas TV KPK masih mempelajari permintaan KPU agar perwakilan KPK menjadi panelis pada debat Capres-Cawapres pertama. Salah satu pertimbangan KPK sebelum memutuskan hadir atau tidak dalam debat pilpres yakni menjaga independensi KPK. Sebelumnya pada 28 Desember 2018, KPU melayangkan surat pada KPK untuk meminta kesediaan menjadi panelis debat Pilpres pertama pada 17 Januari mendatang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
NASIONAL
Anies Baswedan
Anies Baswedan
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6 Jenderal Dampingi Kapolri Umumkan Tersangka Baru Pembunuhan Brigadir J

6 Jenderal Dampingi Kapolri Umumkan Tersangka Baru Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Pastikan Terus Kawal Kasus Brigadir J Sesuai Prinsip 'Fair Trail'

Komnas HAM Pastikan Terus Kawal Kasus Brigadir J Sesuai Prinsip "Fair Trail"

Nasional
Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

Nasional
Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Nasional
Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Nasional
Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung 'Legal Standing'

Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung "Legal Standing"

Nasional
BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

Nasional
Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Nasional
Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Nasional
UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

Nasional
Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Nasional
Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Nasional
Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Nasional
Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.