Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Jokowi Tolak BW Jadi Panelis Debat karena Mantan Timses Anies-Sandi

Kompas.com - 05/01/2019, 17:19 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima mengatakan, ditariknya nama mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) dari panelis debat Pilpres dikarenakan pihaknya tidak setuju.

TKN tak setuju nama BW masuk sebagai panelis, lantaran yang bersangkutan pernah menjadi tim sukses Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017.

Atas rekam jejak itu, muncul kritik dari kalangan pendukung Jokowi-Ma'ruf yang meminta supaya BW ditarik mundur dari panelis debat.

Baca juga: Dicoret dari Panelis Debat Pilpres, Ini Kata Bambang Widjojanto

"Pendukung kami mengirim keberatan. Sebab kan, syarat dari netralitas itu belum pernah menjadi partisan pilkada maupun parpol," kata Aria saat dikonfirmasi, Sabtu (5/1/2019).

"Karena ada keberatan dan setelah kami cek, betul, maka itu yang kami jadikan keberatan dari TKN kepada dia jadi panelis," sambungnya. 

Meski demikian, Aria mengakui awalnya TKN sepakat dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menetapkan BW jadi panelis. 

Sebab BW dinilai punya potensi, ilmu, dan pengalaman yang representatif untuk mengemban tugas itu.

Oleh karenanya, sejak awal BPN mengusulkan nama BW sebagai panelis TKN tak pernah keberatan.

TKN baru menyatakan tidak setuju dalam rapat persiapan debat Pilpres yang keempat.

"Secara terbuka dia sudah menyatakan jadi partisan dalam satu pihak, maka kami sampaikan keberatan itu. Kalau dia menjadi tim panelis, kami nilai aspek netralitasnya yang kami ragu," ujar Aria.

Atas ditariknya nama BW, BPN lantas menarik mundur satu orang panelis yang sebelumnya diusulkan oleh TKN. Ia adalah koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo.

Penarikan satu moderator debat usulan TKN merupakan konsekuensi dari ditariknya satu nama moderator yang diusulkan BPN.

Baca juga: Koordinator ICW Tak Permasalahkan Dicoret dari Daftar Panelis Debat Pilpres

Atas penarikan dua moderator tersebut, baik TKN maupun BPN sama-sama sudah sepakat.

"Intinya mereka (TKN) enggak nyaman dengan BW, jadi ya sudah, fair enggak apa-apa," kata Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso saat dihubungi secara terpisah.

Saat ini, KPU bersama tim kampanye kedua paslon menyepakati enam panelis debat pertama Pilpres.

Enam nama tersebut adalah, Prof. Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum UI), Prof. Bagir Manan (mantan Ketua MA), Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Bivitri Susanti (ahli Tata Negara), Margarito Kamis (ahli Tata Negara), dan Agus Rahardjo (Ketua KPK).

Debat pertama akan diselenggarakan 17 Januari 2019. Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com